Pengelolaan Belanja Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Kapuas 2020 Terindikasi Kelebihan Pembayaran || dutametro

 


(KUALA KAPUAS), dutametro.com- Terkait pengelolaan belanja Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 lalu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan penelusuran dan data yang dihimpun terdapat adanya 3 (Tiga) indikasi kelebihan pembayaran sebesar total Rp.362.872.400,-. Maka itu, para pihak terkait diminta untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke rekening kas umum daerah (RKUD). 


Indikasi kelebihan pembayaran tersebut diantaranya sebesar Rp.204.000.000,- atas realisasi pembayaran honorarium fasilitator. Kemudian kelebihan pembayaran sebesar Rp.95.012.400,- atas realisasi pembayaran honorarium dalam Perhitungan RAB tidak sesuai ketentuan, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp.63.860.000,- atas tumpang tindih (overlap) pembayaran upah pekerja pada dua satuan pendidikan sekolah di Kabupaten Kapuas. 


Dugaan penyebab kondisi tersebut diantaranya karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung buku yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 


Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 pada lampiran 1 pada angka II huruf C yang menyatakan bahwa honorarium fasilitator kegiatan DAK fisik yang dilakukan secara Swakelola digunakan untuk biaya personel sesuai dengan ikatan perjanjian dengan dinas pendidikan untuk melaksanakan tugas dan tangung jawab sebagai fasilitator dalam peningkatan prasarana yang dilakukan secara swakelola, dan 

angka III Huruf C menyatakan bahwa dalam pembangunan konstruksi gedung/ruang termasuk pekerjaan rehabilitasi dikenal istilah item pekerjaan pembangunan, item pekerjaan pembangunan ini adalah pengelompokan kegiatan yang diklasifikasikan sesuai komponen-komponen yang ada di dalam konstruksi bangunan. 


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, H. Suwarno Muriyat saat dikonfirmasi membenarkan jika saat ini pihaknya tengah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut secara bertahap. 


Dijelaskannya, pihaknya sudah meminta kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan pengelolaan belanja Swakelola DAK Fisik Tahun 2020 lalu untuk menyetor ke RKUD sesuai dengan hasil temuan tersebut. 


"Benar, pihak Sekolah telah kami minta untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut. Masih sebagian tapi belum semuanya,  Kalau dilihat ada progres di awal bulan kemarin, dan itu pengembalian tidak harus dalam 1 bulan bisa 2 sampai 3 tahun," ujar Suwarno Muriyat saat dikonfirmasi dikantor, Rabu (27/10) siang. 


Namun demikian, ia mengungkapkan jika pihaknya hanya mengetahui adanya proses pengembalian oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), sementara pengembalian dari pihak Fasilitator atau Konsultan, ia belum mengetahui proses maupun progresnya. 


Ia juga menjelaskan terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan kelebihan pembayaran, seperti contoh salah satunya terkait honorarium. Berdasarkan RAB, analisa harga satuan pekerjaan, dan daftar upah pekerjaan, diketahui bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan kehadiran pekerja pada kegiatan  pembangunan/ rehabilitasi adalah gedung dengan satuan HOK (Hari Orang Kerja). 


"Misalnya dia kerja di konsultan pada Dinas Pendidikan ternyata di hari dan tanggal yang sama dia kerja juga di Dinas lain dan mendapat dua upah dalam waktu yang bersamaan, ternyata hal yang seperti itu tidak dibolehkan karena tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada konsultan lainnya bekerja. Nah kami di Dinas Pendidikan tidak mengecek sampai kesana," ungkap Suwarno. 


Terkait bukti pengeluaran atau dokumen pertanggungjawaban dari Fasilitator untuk akomodasi yang tidak ada, ia menjelaskan jika kondisi dilapangan lah penyebab. 


"Secara kemanusiaan saja, kondisi dilapangan atau dilokasi pekerjaan yang jauh misalnya, tidak adanya hotel tempat menginap, makan di warung pinggiran dan bahan bakar kendaraan eceran yang tidak ada nota atau kwitansi," ujar Kadisdik. 


Namun demikian, ia menambahkan meski telah berargumen terkait bukti pengeluaran, namun P2S dan Fasilitator sudah setuju untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut secara bertahap atau diangsur dan disetorkan kembali ke Negara serta pengembalian tersebut dibayar per fasilitator langsung ke RKUD. RD/zf dan rekan

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat datang di www.DutaMetro.com,