Ticker

6/recent/ticker-posts

Desak Bupati, Masyarakat Kajai Berharap Ada Solusi Kongrit Terkait Persoalan PDAM Pasbar || dutametro



Pasaman Barat, dutametro.com. -- 

Lima Belas Hari Pasca surat permohonan mediasi penyelesaian masalah antara PDAM Pasaman Barat dan masyarakat Kajai ke pada Pemerintah Daerah Pasaman Barat belum menemui titik terang.


Pasal nya, surat itu telah di layangkan ke Bupati pada tanggal 25 Mai 2021 yang lalu, sampai hari ini belum ada tangapan apapun terkait surat perjanjian yang di tanda tangani oleh Dirut PDAM Pasaman Barat antara Delfi pemilik lahan.


Hal itu dikatakan Idenvi Susanto yang merupakan kuasa dari Delfi warga Lubuak Boruak Jorong Limpato, Nagari Kajai, Kecamata Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (10/6/2021) di Simpang Empat.


Idenvi mengatakan, terkait surat permohonan mediasi penyelesaian masalah Delfi antara PDAM Pasaman Barat sampai saat ini belum menemui kejelasan apapun dari pemerintah.


"Sampai hari ini masyarakat atas nama Delfi miskepercayaan terhadap PDAM Pasbar karna sudah sering di janjikan. Kita berharap kepada pemerintah daerah Pasbar agar memediasi persoalan ini,"pintanya.


Terkait hal itu kata Iden, karna selama ini Dirut PDAM Pasaman Barat itu menerima hasil dan di gaji dari air saluran pipa yang mengalir di tanah milik Delfi, sedangkan masyarakat atas nama Delfi tak pernah menerima apapun malahan keluarganya selalu membayar tagihan PDAM.


"kita sangat perihatin sekali terhadap Delfi yang selama ini hanya di beri janji-janji oleh oknum PDAM Pasaman Barat, dan kita menduga perjanjian-perjanjian itu hanya tipu muslihat PDAM Pasaman Barat saja"kata Iden.


Idenvi menjalaskan, pada 13 Desember 2016 yang lalu atas nama Direktur PDAM Pasaman Barat antara Delfi pemilik lahan sepakan membuat perjanjian di atas materai dan di stempel basah PDAM Pasaman Barat serta di saksikan Pj wali nagari kajai dan jorong limpato bersepakat membuat surat perjanjian atas persolan pemakaian lahan milik Delfi di Lubuak Boruak Jorong Limpato Nagari Kajai dengan empat poin.


Poin pertama berbunyi bahwa pihak pertama dapat melaksanakan penyambungan kembali pipa Yang rusak setelah perjanjian di tandatangani. Poin kedua pihak pertama wajib memindahkan pipa yang ada di lokasi tanah pihak kedua paling lambat satu tahun setelah perjanjian ini di tandatangani.


Selanjutnya, poin ke tiga Jika pihak pertama tidak memindahkan pipa dilokasi pihak kedua dalam satu tahun  pihak pertama wajib memberikan kompensasi Rp1 juta perhari keterlambatan dan poin ke empat hal hal yang belum diatur dalam ini dapat dilaksanakan selama di sepakati kedua belah pihak.


Dia menambahkan, terkait persoalan ini kita meminta Bupati Pasaman Barat untuk memediasi antara pihaknya (Delfi) dengan PDAM Pasaman Barat, karna PDAM itu adalah perusahaan milik daerah dan sudah kewajib juga bagi pemerintah daerah ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut.


"Bila tidak ada solusi selama 25 hari setelah surat di sampaikan, kita berharap kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat dan PDAM Pasaman Barat untuk bisa memindahkan pipa PDAM tersebut dari lokasi tanah milik Delfi dan hari ini sudah 15 hari sejak surat yang kami layangkan,"kata Iden.

Post a Comment

0 Comments