Ticker

6/recent/ticker-posts

Bumerang Bagi Pihak Disperindag Sumbar dan Anggota BPSK Kabupaten Solok || dutametro


Noviarman ASN masuk unsur Konsumen seorang kepala dinas, diduga manipulasi data yg juga diketahui pihak Dis.Perindag Sumbar untuk masuk BPSK Kab.Solok



Kabupaten Solok, dutametro.com – Dugaan ketidakseriusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dis.Perindag) Sumbar dalam menjalankan kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Solok, niscaya akan menjadi bumerang bagi kedua belah pihak. Karena, ketika merekrut dalam penseleksian peserta, seakan disengaja meloloskan para pejabat yang nyata-nyata berasal dari formasi Unsur Konsumen. Bumerangnya bagi Disperindag adalah rusaknya tatanan BPSK yang bertujuan baik sebagai ‘hakim’ dalam sengketa konsumen di daerah, sementara bagi anggota BPSK sendiri bisa-bisa terjerat hokum, karena ganji dobel dan dugaan terlibat anggota partai.

Awal rekrutmen BPSK yang dimuat iklan harian Singgalang, untuk wilayah Kabupaten Solok diteken Kepala Disperindag Asben Hendri, SE, MM yang dikeluarkan di Padang tanggal 30 Septeber 2020.  Persyaratannya terdiri tiga unsur, yaitu ASN, Konsumen dan Pelaku Usaha masing-masing sebanyak tiga (3) orang, sehingga totalnya berjumlah Sembilan (9) orang. Tahunya formasi konsumen juga dimasuki ASN, padahal jatah ASN sudah ada dan tidak akan pernah bisa dimasuki oleh unsur Pelaku Usaha serta Konsumen. “Saya yakin panitia telah tahu diawal ujian, mana wakil ASN murni dan mana ASN yang masuk jalur Konsumen, namun diabaikan begitu saja tanpa pembatasan. Kemudian mereka lulus dan malah pejabat eselon tinggi, setingkat Kepala Dinas dan Kepala Bidang. Bohong panitia tidak tahu, bahwa Ketua BPSK sebelumnya adalah ASN, tahunya masuk periode kedua melalui formasi Konsumen, dan ia malah lulus, kepala dinas lagi”,bebernya.

    Berkenaan ASN masuk formasi Konsumen ini, pastilah ia terima honor unsur konsumen, sementara ia ASN. Padahal sejak revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Penggajian, dan sesuai amanat PP 46 Tahun 2011, yang mana disebutkan mengenai penghapusan honarium. RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan Rancangan Peraturan Pemerintah dalam mengatur gaji dan tunjangan PNS yang merupakan penjabaran dari UU ASN yang khusus mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS.



Rusli Intan Sati anggota BPSK unsur Konsumen, diduga sbg Wakil Ketua DPD PAN Kab.Solok



Dalam Pasal 33 RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS berbunyi “PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau lembaga internasional,” tulis Pasal 33 Ayat (1). Apabila PNS menerima penghasilan lain atau honorarium yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PNS tersebut harus mengembalikan penghasilan lain atau honorarium yang telah diterima tersebut kepada instansi terkait atau uang tersebut bisa dimasukan dalam kas negara.

Menurut Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi dalam peringatan Hari Jadi BPKP ke-26 di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Sabtu (30/5) rangkap jabatan dibolehkan asal tidak rangkap penghasilan. "Kalau (rangkap jabatan) memang diperlukan negara, berarti kan untuk kepentingan negara. Tapi tidak boleh terima gaji dobel," kata Taufiq.

Meski begitu, Taufiq menjelaskan tidak sembarang orang bisa melakukan rangkap jabatan. Hanya orang dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan negaralah yang dibolehkan menjabat dobel. "Memang harus dijelaskan. Karena kalau tidak, bisa jadi ada (maksud) baik yang menjadi tidak baik (penyelewengan). Jadi harus jelas dulu manfaatnya apa," katanya seperti dikutip dari laman finance.detik.com, Sabtu, 30 Mei 2009.

Semenjak ditetapkan dan dilantik anggota BPSK di Kabupaten Solok, khusus dari unsur Konsumen, ketiga tersebut dinilai cacat demi hukum. Ada dua orang unsur ASN yaitu atasnama Noviarman, periode sebelumnya ia Ketua BPSK, masuk dan lulus kali ini dari unsur Konsumen. Dari sumber informasi, ia kelahiran  7 November 1962, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, niscaya hingga pensiun 7 November 2022, maka masa dinas ada 20 bulan lagi atau 1,8 tahun. Lalu ASN atasnama Tarmizi seorang Kepala Bidang di Disperindag Kab.Solok kelahiran 7 November 1966, jika dianggap saja terus menjadi Kabid pensiun di usia 58 maka bisa berdinas selama 3,5 tahun (atau purna tugas  7 November 2024). Beda lagi kalau sempat jadi Kadis (pensiun usia 60) bisa 5,5 tahun. Sehingga terhadap dua ASN ini patut diduga telah terjadi pemalsuan data, dan itu sangat diketahui betul oleh pihak Disperindag sebagai eksekusi rekrutmen BPSK, karena penyeleksian bertempat di Kantor Dis.Perindag Kab.Solok sendiri. “Mereka itu ASN dan pada sudah kenal dengan Ibu Zaimar, panitia yang berkompeten”,ujar sumber di Disperindag Kab.Solok yang namanya dirahasiakan.

Lain pula cerita seorang unsur Konsumen atasnama Rusli Intan Sati, pernah jadi anggota DPRD, reputasinya banyak berkiprah di partai. Mulai partai Golkar yang mengantarkannya duduk di Parlemen, lalu jadi orang nomor satu di Partai Perindo, namun gagal duduk jadi DPRD, dan terakhir factor kedekatan dengan Bupati Solok terpilih Epyardi Asda, saat Musda PAN yang digelar sekitar Februari 2021, khabarnya tercatat sebagai Wakil Ketua DPD PAN Kab.Solok. Sementara untuk salah satu persyaratan di BPSK harus bebas partai.

    Inilah kira-kira boomerang tersebut, baik terhadap pihak rekrutmen/penyeleksi dan penerima dari Dis.Perindag Sumbar, apalagi bagi ketiga anggota BPSK unsur Konsumen itu.(ril)

Post a Comment

0 Comments