Ticker

6/recent/ticker-posts

Anggota DPD RI Hj,Emma Yohanna Gelar Silaturahmi dengan Wartawan Menekankan Sangat Pentingnya Terapkan Empat Pilar Kebangsaan di Tengah Masyarakat || dutametro







Lubuk Sikaping,dutametro.com. Anggota DPD  RI dari Provinsi Sumatera Barat,  Hj. Emma Yohanna menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Emir Hotel, Nagari Tanjuang Beringin , Kecamatan Lubuk Sikaping. Minggu 21/03/2021. Kegiatan tersebut di hadiri oleh beberapa  Jurnalis di Kabupaten ujung Utara Provinsi Sumatera Barat itu.


Menurut Hj. Emma Yohanna sebagai anggota DPD RI, ia memiliki tugas konstitusional untuk memberikan pemahaman nilai-nilai luhur yang terdapat dalam empat konsensus kebangsaan yakni, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.


"Sosialisasi empat pilar ini penting untuk terus menanamkan kesadaran kepada publik tentang konsep berbangsa yang penuh toleransi, menghargai perbedaan, belas kasih, gotong royong, dan menghargai hukum,” kata Emma. 


Bahkan menurut Hj. Emma Yohanna sebagai awak media, sangat penting untuk bisa menjadi agen pemahaman empat pilar ini di tengah masyarakat. Apakah itu lewat karya-karya tulis atau lewat cara lain. 


Lanjut Emma, ke-empat pilar, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika juga sangat penting dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Dalam UUD 1945 terkandung tujuan negara Indonesia merdeka, yakni kemerdekaan dari kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan menuju terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan Nusa dan bangsa.


"Pancasila adalah ideologi dan dasar negara. UUD 1945 adalah konstitusi negara. NKRI sebagai bentuk negara. Dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita artikan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna tersebut adalah semboyan negara yang harus kita pahami bersama," Ungkapnya


Sebagai contoh banyak informasi yang beredar bahwa Provinsi Sumatera Barat akan diganti nama menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, senator asal Provinsi Sumatera itu menanggapi bahwa Provinsi Sumatera Barat tidak mungkin diganti menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) karena Provinsi Sumatera Barat memiliki kultul dan budaya yang berbeda dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta.  Provinsi DIY sejak berdiri kepala Daerah di Pimpin Kesultanan bernama Sri Sultan Hamengku Buwono sejak secara turun temurun."Jelasnya


Kalau Provinsi Sumatera Barat di ubah menjadi Provinsi Sumatera Barat menimbulkan gejolak dan pertentangan dari Suku Mentawai. Karena Kabupaten Mentawai memiliki kultul, Bahasa dan budaya yang berbeda dengan Suku Minangkabau,"terangnya


Senator DPD RI satu-satunya perempuan asal Provinsi Sumatera Barat  itu menambahkan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat memiliki suku dan etnis yang beragam. Selain suku Minangkabau juga ada suku Mandailing, Tapanuli, Jawa. Jadi tidak mungkin Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bisa terlaksana.


Hj.Emma  Yohanna. menekankan, saat ini, Pancasila dengan semangat gotong royong adalah kunci bagi Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19. Penanggulangan Covid-19 membutuhkan kerja sama dan gotong royong seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, hingga masyarakat dan generasi muda harus bergotong royong. Apalagi awak media. 


""Wartawan itu seperti guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau tidaklah ada wartawan ini, tidak terbayangkan bagaimana bentuk masyarakat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.  Lewat tulisan dan kabar yang disampaikan, kita masyarakat Indonesia bertahan di tengah gempuran pandemi Covid-19" Tutup Hj Emma Yohanna. (Fajri)

Post a Comment

0 Comments