Ticker

6/recent/ticker-posts

Hasil Polling Gubernur Papua Barat, Disoroti Akademisi dan Pengamat Politik || dutametro


Irwan Boinauw



Kota Sorong - Menyikapi beberapa polling yang dilakukan oleh kelompok komunitas atau yang dilakukan oleh partai politik beberapa hari terakhir ini terkait dengan mengukur kekuatan calon Gubernur Papua Barat yang ramai  diperbincangkan di media sosial.

Melihat dinamika kesimpangsiuran  pembahasan liar soal hasil polling yang dilakukan tersebut, Irwan Boinauw, S.IP., M.IP akademisi muda UM Sorong pun angkat bicara.

"Yang perlu saya pertegas bahwa selagi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 belum direvisi oleh pemerintah dan belum disahkan oleh DPR RI di Jakarta, maka secara otomatis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang ada di seluruh Indonesia termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat belum bisa diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang, itu artinya bahwa kalau mengacu kepada regulasi tersebut maka mestinya Pemilukada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat baru akan terlaksana di tahun 2024 mendatang. Olehnya itu terlalu dini rasanya kalau akhir-akhir ini ada partai politik yang ikut melakukan polling terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, karena apa yang dilakukannya itu tentu semata-mata untuk menggiring opini publik agar masyarakat percaya bahwa itu benar, tetapi menurut saya salah karena tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat Papua Barat karena sudah pasti yang partai lakukan itu tentu memenangkan kader dari partai yang bersangkutan", Tuturnya.

Ditambahkan, "Seharusnya Partai Politik yang bersangkutan dapat memberikan edukasi politik khususnya kepada Masyarakat Papua Barat yang lebih kredibel, artinya gunakan survei nasional yang sudah diakui oleh negara, jika ada figur-figur yang dianggap mampu berkontestasi di Pilkada Papua Barat mendatang bukan malah ikut-ikutan buat polling di google itu", harap Akademisi muda itu. 

Kun Amiruddin


Di lain sisi Kun Amiruddin Syafaat, SE., M.Si. pengamat politik muda di Kabupaten Sorong mengatakan bahwa kalau soal survei atau polling yang dilakukan oleh partai politik tidak semestinya dipercaya karena sudah pastinya akan menguntungkan kader dari partai tersebut kecuali kalau ada survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang independen, bonafit dan tentu mempunyai legal standing dan terpercaya tentu barulah bisa di pegang", kata Kun.

Menanggapi tentang ada polling yang dilakukan oleh komunitas anak muda milenial, bagi Kun itu sah-sah saja.

"Menurut saya itu sah-sah saja karena yang mereka lakukan itu adalah polling yang memang disediakan aplikasinya dan bagi siapa saja boleh melakukan itu dan tidak dilarang, nah yang mereka lakukan itu adalah untuk sekedar mengetahui sejauh mana tingkat popularitas dan elektabilitas para calon gubernur yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan di berbagai forum forum diskusi, maka tidak salah kemudian anak-anak milenial ini mencoba untuk melakukan polling semacam itu, untuk saat ini sangat jarang sekali adik-adik milenial kita yang ikut memikirkan hal-hal seperti ini jadi saya sangat mengapresiasi anak-anak milenial yang ikut membuat polling tersebut, artinya bahwa adik-adik milenial ini peduli terhadap nasib daerahnya untuk ke depan. Jadi wajar kalau itu mereka lakukan murni tidak ada tendensi apapun karena keingintahuan mereka tentang politik itu besar, tutup Kun A. Syaafat jebolan Magister Universitas Hasanuddin Makassar itu.

(Azrul)

Post a Comment

0 Comments