Ticker

6/recent/ticker-posts

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranperda APBD 2021 || dutametro




DPRD Kota Padang Menyetujui Ranperda Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 menjadi perda dalam rapat paripurna akhir fraksi fraksi terhadap RAPBD kota Padang tahun 2021,Senen 30/11/2020.


APBD 2021 telah disyahkan dan menunggu evaluasi Gubernur Sumbar unyuk kemudian ditetapkan.Penetapan persetujuan diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung drakmatis karena tolak oleh fraksi demokrat dengan juru bicaranya azwar siry.

 Setelah persetujuan ,selanjutnya ranperda ini akan dikirimkan kepada Gubernur Sumbar untuk dilakukan evaluasi,keputusan ini belum final.keputusan final setelah adanya evaluasi dari Gubernur,jelas ketua DPRD Syahrial Kani usai penandatangan berita acara kesepakatan dengan Pemko Padang.




Persetujuan penetapan APBD 2021 di sertai berbagai saran dan masukan lima fraksi di DPRD Padang

Selanjutnya sambutan dari Plt Walikota Padang Hendri Sapta Menyampaikan ucapan terima kasih kepada legislatif yang telah membahas APBD secara intens.

Secara khusus saya sampaikan terima kasij kepada banggar bersama DPRD yg telah bekeja keras membahas rancangan APBD  2021 ini.sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang ditentukan.dengan demikian ,evaluasiGubernur dapat segera dilaksanakan,imbuhnya.

Hendri sapta menegaskan,setelah dievaluasi Gubernur pihak nya akan berkomitmen merealisasikannya. Dan juga akan mengadakan shering recovery ekonomi pasca Covid-19, imbuhnya.




Sementara itu ,Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani  menyampaikan ,DPRD Akanterus melakukan Pengawasan terhadap program Pemko Padang.dia juga meminta program pembangunan ,salah satu penyempurnakan pasar pusat yang pengerjaannya sudah ditenderkan diawal tahun.

Dan akan membantu Pemko padang penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi pasca pandemi,dan sudah sepakat mendukung pemko padang dalam merealisasikan pembangunan dimasa yang 

Ini kami lakukan untuk membantu visi-misi walikota dan membantu apa yang betul-betul dibutuhkan  masyarakat  Padang,” ujarnya.




Sebelumnya Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Azwar Siry menolak RAPBD Kota Padang TA 2021. Alasannya dalam proses pembahasan dan finalisasi rapat tidak memenuhi kuorum.

Selain itu, ulasnya, Banggar harus lakukan kajian analisis dengan tenaga ahli DPRD sehingga dapat tercapai segala keinginan masyarakat sesuai visi misi Kota Padang.


Menurutnya serapan belanja kegiatan masih rendah sehingga belum terlaksana secara maksimal pembangunan fisik di Kota Padang. Sebelum disahkan RAPBD tersebut, Fraksi Partai Demokrat WO meninggalkan ruang sidang utama.

Rapat paripurna diskors selama 1,5 jam dan rapat paripurna dimulai lagi pukul 14.00 Wib. Ketika Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang, rapat diskors lagi selama 2x5menit oleh Ketua DPRD.




Dua bulan lalu diberitakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemko Padang untuk tahun 2021 diprediksi turun sekitar 5,11 persen. Hal ini disampaikan Wali Kota Padang, Hendri Septa, usai pembacaan nota Rancangan APBD tahun 2021 di hadapan anggota DPRD Padang (8/9/2020).

Dibanding tahun 2020, APBD Kota Padang untuk tahun depan mengalami penurunan sebesar Rp 130,55 M. Sehingga rencana pendapatan daerah pada APBD tahun 2021 ditaksir sejumlah Rp 2,55 T.




Kendati demikian, penurunan APBD tersebut bukan masalah. Pasalnya Hendri yakin perekonomian Kota Padang di tahun mendatang akan kembali membaik.

“Penurunan APBD itu tidak menjadi masalah, sebab pada tahun 2021 nanti, Pemko Padang akan berupaya bangkit ekonomi kembali,” sebut Hendri.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 yang direncanakan sebesar Rp 870,40 miliar. Adapun PAD yang dimaksud bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 649,99 miliar, retribusi daerah Rp 85,40 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 20 miliar, serta sumber lain PAD yang sah sebanyak Rp 115 Miliar.





Selain itu, Hendri menyebutkan APBD tahun 2021 akan mengalami defisit sebesar Rp 26,94 M. “Defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah Rp 26,94 miliar. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa pada APBD tahun 2021 sebesar 0 persen,” imbuhnya.


Post a Comment

0 Comments