Ticker

6/recent/ticker-posts

Tolak UU Cilaka Omnibus Law , Aliansi Mahasiswa Solok Audiensi dengan Pemda dan DPRD || dutametro




Arosuka, dutametro.com – Meski jauh dari hiruk pikuk kebisingan demonstrasi serta relative kecil perusahaan ada buruh di Solok, namun gelombang protes Aliansi Mahasiswa Solok lakukan audiensi dengan Pemda dan DPRD Kabupaten Solok menolak UU ‘Cilaka’ (Cipta Lapangan Kerja) Omnibus Law. Audiensi yang digelar bertempat di ruangan utama Gedung Solok Nan Indah, Rabu, (14/10/20) dengan dihadiri Bupati Gusmal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Lucky Effendi, Sekda Aswirman, Sekwan Suharmen dan sejumlah Forkopimda.

Inti dari protes aliansi mahasiswa Solok adalah meminta Pemerintah dan DPRD Kabupaten Solok untuk secara bersama-sama menolak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI, yang kini telah menjadi penyebab ‘kecelakaan’ mengundang protes berbagai kalangan, terutama didominasi para buruh dan mahasiswa se-Indonesia.

Merespon kehadiran aliansi mahasiswa Solok, Bupati Gusmal mengapresiasi dengan setinggi-tingginya. Pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik jalan yang ditempuh oleh aliansi mahasiswa Solok dalam menyikapi UU Cipta kerja melalui audiensi bersama Pemda dan DPRD.

“Penyampaian aspirasi dan keinginan masyarakat melalui audiensi seperti ini kiranya memang sudah tepat dan pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi kepada aliansi mahasiswa solok dalam hal penyampaian aspirasi. Kita mengukan terimakasih kepada aliansi mahasiswa solok yang telah ikut hadir mengingatkan pemerintah daerah dalam menyikapi UU cipta kerja ini”,sambut Gusmal.

Diakui bupati, sampai hari ini, pihaknya (Pemkab.Solok) belum menerima draf UU cipta kerja dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintahan daerah belum bisa memutuskan atau memberikan pendapat untuk menerima atau menolak UU tersebut. “Untuk aspirasi dari aliansi mahasiswa Solok saat ini secara resmi kami terima yang selanjutnya akan kita teruskan nantinya kepada pemerintah pusat”,janji bupati.

Senada, Wakil ketua DPRD Kabupaten Solok Lucky Effendi, membenarkan, bahwa hingga sekarang di DPRD Kabupaten Solok juga belum melihat apalagi mendapatkan draft resmi UU Cipta kerja dari pemerintah pusat. “Kita siap untuk meneruskan aspirasi aliansi mahasiswa Solok ini ke pemerintah pusat dan DPR RI”,tegas Lucky.

Terakhir dari hasil audiensi, dilakukan penandatanganan keabsahan surat penolakan yang dibawa aliansi mahasiswa bersama wakil ketua DPRD Kabupaten Solok untuk ditindak lanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat.(def kp)

Post a Comment

0 Comments