Ticker

6/recent/ticker-posts

Kabag Hukum Mentawai Sosialisasikan Perda No 4 dan 6 Tahun 2019 Tentang Desa dan BPD | dutametro




Sikakap-dutametro.com.-Kapala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Kepulauan Mentawai Serieli BW sosialisasi kan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tentang Pemerintahan Desa dan Perda nomor 6 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di aula syahbandar Sikakap Rabu, 19 Agustus.


Serieli BW, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, menyebutkan, Di tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Perda  nomor 4 tahun 2019 tentang Pemerintah Desa, dan Perda nomor 6 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Perda tersebut telah ditetapkan tata cara bagaimana cara pengangkatan aparatur desa, dan aturan bagaimana pengangkatan BPD.


Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa, dilakukan dengan cara penjaringan atau seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi perangkat desa.


Tim seleksi pengangkatan perangkat desa berjumlah 5 orang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur BPD, unsur tokoh agama, unsur tokoh masyarakat, dan unsur tokoh adat.


Penjaringan perangkat desa dilakukan dengan mekanisme pendaftaran yang diumumkan oleh tim seleksi dibuka selama 14 hari.


Setelah ada yang dinyatakan lulus seleksi maka Tim seleksi penjaringan perangkat desa melaporkan kepada kepala Desa dan kepala desa menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi calon perangkat desa sesuai dengan usulan calon perangkat desa.


Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara seleksi tim seleksi pengangkatan perangkat desa, hasil seleksi calon perangkat desa diajukan oleh tim kepada kepala desa dengan melampirkan berita acara dan hasil seleksi, kepala desa berdasarkan hasil seleksi calon perangkat desa melakukan konsultasi dengan camat, setelah itu camat memberikan rekomendasi tertulis yang membuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa paling lambat 7 hari.


Rekomendasi yang diberikan camat sebagaimana dimaksud dapat persetujuan atau penolakan berdasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon perangkat desa yang telah dilaksanakan oleh kepala desa,begitu juga dengan ketentuan bagaimana tata cara pengangkatan BPD dan tugas dan kewajiban BPD, ungkapnya.


Hoskilius, Sekretaris camat Sikakap, menyebutkan, Pemerintah Desa merupakan Pemerintah terendah, sekarang ini kepala Dusun masuk dalam pemerintahan Desa, tuturnya.


Tampak hadir Camat Pagai Utara Ursinus, Camat Pagai Selatan Rahmad Jaya, Sekretaris camat Sikakap Hoskilius, 10 kepala Desa dan 10 ketua BPD se Pagai Utara Selatan.sl

Post a Comment

0 Comments