Ticker

6/recent/ticker-posts

Gedung Kerapatan Adat Nagari Taluak Laing Gagal Diresmikan | dutametro



Solok,-dutametro.com.– Gedung Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluak, Laing Kota Solok gagal diresmikan, lantaran Wali Kota Solok Pemko Solok tidak jadi hadir di gelaran tersebut.

Padahal panitia pelaksana sudah menebarkan undangan ke Walikota Solok Zul Elfian, Ketua DPRD Kota Solok, Kemenag, Ninik Mamak, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat bertema peresmian gedung KAN dan masjid Baitul Mukmin Kelurahan Laing, Kamis (20/8/2020) 1 Muharam 1442.

Oleh sebab itu ditempat yang sama, Wartawan mewancarai mengenai hal tersebut dengan beberapa pertanyan kepada Tengku Irwansyah, angku Datuak katumanggungan dalam persoalan KAN Taluak Kelurahan Laing.

Tengku Irwansyah angku Datuak Katumanggungan mengatakan, Nagari Taluak bagian wilayah adat gajah tongga koto piliang, disetiap pidato adat selalu disebutkan,” alun basolok basalayo alah bataluak katanjuang paku”. Artinya nagari taluak itu sudah ada jauh sebelum ada Solok, dan nagari Taluak masuk wilayah adat Lareh Koto Piliang.



Sedangkan KAN Solok atau Lubuk Sikarah itu masuk dalam adat Lareh Budi Caniago. Karena Solok bagian dari Lubuk Sikarah, Lubuk Simauang, dan Lubuak Sipungai itu masuk dalam wilayah Lareh Budi Chaniago” kata Tengku.

Bagaimana sinkronisasi dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)Kota Solok Ia memaparkan, LKAAM dan KAN merupakan organisasi adat itu banyak, ada MTKAM, PAKOLKAN, Kerapatan ninik mamak.

“Bagi kita makamah adat ala minangkabau itu organisasi adat, organisasi adat itu ada masa waktu kepengurusan, ada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),”

“Beda dengan Limbago adat, contoh langgam nantujuah, lareh koto piliang, itu bukan organisasi adat, dan limbago adat tidak bisa di intervensi oleh organisasi adat, karena limbago adat adalah cupak husana dan hailarki adat, sementara organisasi adat itu cupak buatan, ” sebutnya.

Apakah tidak akan terjadi tumbang tindih kewenangan antara KAN Lubuk Sikarah dengan KAN Taluak karena sama-sama satu wilayah atministratif Kota Solok)?

Tengku mencontohkan, seperti Padang Panjang sama dengan kota Solok, memiliki 2 kecamatan. Namun di Padang Panjang ada 3 KAN, seperti itu juga Kota Bukittinggi ada 5 KAN, tidak ada timbang tindih.

Secara Limbago adat, kota Solok punyo KAN Lubuk Sikarah dan KAN Taluak, dima latak tumpang tindihnya, samantaro ulayat, rato pusako tindak sama.

Sedangkan posisi KAN Lubuk Sikarah pemakaian Budi Caniago dan KAN taluak pemakaian Koto Piliang“Dari situ saja sudah kelihatan bedanya, lantas dimana tumpang tindihnya,” kata Tengku.

Kalau secara organisasi adat, lanjut Tengku, Taluak masuk dalam pemerintahan kota Solok berada dalam kelurahan Laing, dalam adat itu tidak ada mengganggu tatanan pemerintahan.

“Jadi Limbago sama organisasi adat jangan disamakan, sebenarnya tidak ada persoalan ketika duduk secara limbago, entah kalau ada kepentingan yang lain, Wallahu a’lam,” singgungnya.

Seperti diketahui, lahirnya sejumlah organisasi adat dan penguatan organisasi adat didukung Undang Undang, Peraturan Daerah, seperti Perda no 7 tahun 2018, dan Perda-Perda tentang Nagari.

Kalau persoalan limbago adat itu dari dulu sampai saat ini tidak akan berubah, kalau ado yang berubah berarti itu bukan adat lagi. Maka dibedakan nama pemerintahan yang secara administratif negara dan nama yang secara adat”

“Kembali kepersoalan Taluak, dikarenakan akses jalan terbuka khusus untuk medan bapaneh yang disampaikan oleh ninik mamak taluak ke kits bagaimana posisi taluak kepada lareh koto piliang,” kata Tengku.

Sebagai pemangku adat, dirinya sebagai pucuk adat alam Minangkabau mendorong posisi menjemput yang tertinggal dan mengumpulkan yang taserak.

“Hal itu untuk dikembalikan kepada posisi adatnya bahwa taluak itu berada di lareh koto piliang dengan bukti-bukti peninggalan yang masih banyak berada di taluak kelurahan Laing, acara alam adatnya juga begitu,” Papar Datuk Katumanggungan ini.

Bagaimana tanggapan dengan tidak hadirnya Pemko Solok terkait peresmian gedung KAN?

“Ada beberapa perwakilan Pemko Solok seperti Kepolisian, TNI, Kemenag dan pak Lurah Laing yang hadir, pemimpin daerah, seperti walikota, ketua DPRD tidak hadir, mungkin ada halang, itu biasa,” katanya.

Pada dasarnya, kata Tengku, pihaknya bergaral Pemko Solok seharusnya menjadi mediator, kalau memang ada miskomunikasi antara ninik mamak atau KAN Lubuk Sikarah agar bisa duduk bersama dengan KAN Taluak.

“Jangan sampai pemerintah mau di intervensi oknum yang mengatasnamakan ninik mamak, tapi ketika duduk di medan bapaneh, oknum itu tidak ada dan duduk dibalai-balai, ia tidak ikut tapi gadang di organisasi minangkabau,”

“Secara limbago adat tidak bisa di intervensi oleh organisasi adat,” pungkasnya.

Adapun yang hadir di peresmian itu, Datuak Parpatiah Nan Sabatang, Datuak Katumanggungan, Datuak Sri Maharajo Nan Bamego mego, Polres Solok Kota, TNI, Kemenag Kota Solok, Ketua KAN, Ninik mamak pamangku adat dan bundo kanduang nagari Taluak, Lurah Laing Mukhrizon. SH dan undangan dari Nagari sekitar.


Penulis: Niko Irawan/rizal

Post a Comment

0 Comments