Ticker

6/recent/ticker-posts

Jika Tidak Mampu , Evi Yandri : Minta Gubernur Sumbar Copot Kadis Pendidikan | dutametro



dutametro.com.-Ketegangan untuk kesekian kalinya kembali pecah di Sekolah Menengah Atas Negeri SMA N 5 Padang, SMAN 16 Padang dan
Sekolah Menengah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Padang yang sekarang berada dalam wilayah Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Sejumlah warga lingkungan yang para wali murid tidak diakomodir bersekolah tersebut menggembok pintu pagar sekolah. Aksi demo dan penggembokan pintu pagar sekolah yang dilakukan oleh warga lingkungan tersebut, terang saja membuat aktivitas keluar masuk ke sekolah ini jadi lumpuh, Kamis (16/07/2020) Pagi.

Puluhan orang tua murid tersebut menyampaikan keluhkesanya, karena anak mereka yang tidak bisa sekolah Negeri dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, dikarenakan faktor usia hanya beda 2 bulan maupun beda usia 3 bulan.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, hasil temuan di lapangan ditemukan adanya kecurangan pemalsuan data berdasarkan surat keterangan domisili yang di keluarkan oleh pihak berwenang.

"Tentunya ini pembohongan publik, disamping itu sangat merugikan bagi masyarakat yang  Benar - benar tinggal didaerah sini," tegasnya.

Selain itu, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, rentetan ini dampak dari permendikbud No.44 tahun 2019, dimana regulasinya tentang zonasi 1,08 KM dan tambahan umur. Nah, jika sistem zonasi ini dipertahankan tentunya daerah Gunung Sarik, Kampung Tanjung, Sungai Sapih dan Belimbing tidak masuk zonasi tentu ini yang jadi persoalan baru.

Kita bisa bayangkan bersama banyanknya anak nagari di Kecamatan Kuranji ini yang mengganggur, akibat tidak bisa melanjutkan sekolah mulai dari tingkat SMP maupun tingkat SMA.

Kita meminta Dinas Pendidikan memberikan solusi terhadap persoalan zonasi tersebut, sebab zonasi ini banyak menimbulkan persoalan ditengah masyarakat, ujar politisi Gerindra ini lagi.

Lebih lanjut, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan permasalahan zonasi ini membuat resah ditengah masyarakat. Jadi persoalan ini kita harap agar ada solusinya sehingga ada kepastian, karna tanpa adanya kepastian banyak anak yang jadi pengangguran.

“Kita berharap persoalan ini diselesaikan dengan segera, ada beberapa catatan kita mulai dari server dan verifikasi bermasalah yang ditemukan,” ujarnya.

Tambahnya, yang menjadi pertanyaan saya kemana dan kenapa pihak dinas pendidikan tidak hadir memberikan jawaban saat orang tua menggeruduk dan melakukan aksi pemngembokan pagar sekolah tersebut.

Saya sarankan kepada saudara Gubernur Sumbar mencopot jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar dan menggantikannya, jika memang persolan ini tidak bisa di selesaikan dengan baik, pangkasnya Evi Yandri Rajo Budiman dengan tegas. (rzl/Dp007).

Post a Comment

0 Comments