Ticker

6/recent/ticker-posts

Plt Bupati Solok Selatan : Walinagari Tidak Boleh Ikut Berpolitik Pada Pilkada Serentak 2020 | dutametro



Solsel, dutametro. Com --- Plt. Bupati Solok Selatan Abdul Rahman kembali menegaskan Wali Nagari untuk tidak ikut serta berpolitik pada pilkada serentak tahun 2020. Hal ini dimaksudkan karena Wali Nagari sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan diharapkan untuk berdiri di atas semua golongan di tengah masyarakat.

Penegasan ini disampaikan oleh Plt Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman usai melantik Penjabat (Pj) Wali Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Dasril di Aula Tangsi Ampek, Kantor Bupati Solsel, Jumat (19/6). Dasril dilantik menggantikan Syaiful Arpan yang memasuki masa pensiun sebagai ASN

Ia berpesan agar wali nagari dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pemerintahan terendah dengan baik sebagai pengayom masyarakat di nagari.

"Kalau terbukti ada yang berpolitik, maka wali nagari bisa disanksi sesuai aturan yang berlaku," tegas Abdul Rahman



Pada hari ini kata Bupati, Pj Wali Nagari yang diangkat sumpah jabatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

"Maka kekuasaan yang diemban sebagai Pj Wali Nagari tidak dikehendaki melenceng jadi tim sukses atau ikutan berpolitik dalam masa tahapan Pilkada di mulai," pesannya.

Diakuinya, bahwa begitu banyak tugas yang dijalankan wali nagari sebagai pimpinan pada pemerintahan terdepan. Peran sebagai Eksekutif, Legislatif, hingga yudikatif seringkali dijalankan oleh para wali nagari.

"Bahkan sebagai yudikatif pada tingkatan tertentu, wali nagari tampil sebagai hakim yang menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Seluruh persoalan kadang disampaikan kepada Wali Nagari, baik persoalan ringan hingga ke tingkat berat," ujarnya mencontohkan.

Ia menambahkan bahwa saat ini ada dua persoalan yang akan dihadapi berbagai lini, termasuk pemerintahan nagari. Pertama terkait akan dihadapinya pilkada serentak pada Desember mendatang, serta adanya dampak wabah pandemi virus corona atau covid 19 yang juga terdampak hingga ke Solok Selatan.

Bagi yang terdampak pandemi tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sudah didistribusikan mencapai 84 persen di tujuh Kecamatan yang ada di Solsel.

Rahman mengakui bahwa dalam penyaluran tetap saja ada persoalan. Disamping adanya data ganda, kasus perceraian, kematian, keberadaan di luar daerah dan lainnya, terkadang juga tingkat pemerataan para penerima di suatu nagari juga berbeda-beda.

"Sejatinya sisa 16% yang tidak mendapatkan BLT tersebut bisa jadi berasal dari ASN/TNI/Polri, serta masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sehingga dimungkinkan terjadi pemerataan distribusi BLT di daerah tersebut. Namun, ternyata setiap nagari mempunyai komposisi yang berbeda-beda, sehingga tingkat pemerataan distribusi BLT juga akan berbeda-beda," paparnya.

Kondisi-kondisi seperti diatas, menurutnya tentu membutuhkan kesabaran wali nagari serta dukungan dari berbagai pihak agar tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Hadir Sekdakab Yulian Efi, Kadis Sosial dan PMD Zulkarnaini, Camat Pauh Duo Bujang Basri, Wali Nagari Alam Pauh Duo zainal, serta  sejumlah undangan lainnya. Met

Post a Comment

0 Comments