Ticker

6/recent/ticker-posts

Hubungan Tak Harmonis,9 Fraksi DPRD Sijunjung Minta Sekda Zefnihan di Ganti





Sijunjung, dutametro.com hubungan tak harmonis Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung minta Sekda Zefnihan diganti

Sembilan fraksi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung menyatakan mosi tidak percaya terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung.

Bahkan, dari kesembilan fraksi tersebut telah melayangkan surat pernyataan sikap Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Kamis (30/4/2020) di Gedung DPRD Kabupaten Sijunjung, agar dilakukan pergantian sekda Zefnihan kepada Bupati Yuswir Arifin.

pernyataan sikap tersebut lansung dipimpin/dibacakan ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Bambang Surya Irwan di hadapan para wartawan, bersama ketua ketua fraksi dan para Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.

Diantaranya, wakil DPRD Bakri. SH. dari Partai Demokrat, Syofian Hendri. S.Pdi, dari PKS dan sembilan ketua Fraksi seperti Delfirman dari Fraksi Gerindra, Yusnidarti dari  Golkar, Walbardi dari Demokrat, Hendri Susanto. Lc dari PKS, Aprisal Putra Bungsu, dari  PAN, Mukhlis, S.Hi dari  PPP,  Ir. Amrizal. dari  Nasdem. Desriwan, SE dari PKB Syasmi Ultriadi, dari Indonesia Perjuangan dan beberapa Anggota DPRD.

Sekda ini diundang DPRD rapat rapat kerja juga sudah berkali-kali,” tidak hadir, untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Bambang Surya Irwan  meminta Bupati Sijunjung untuk menanggapi surat tersebut dengan serius.

“Jika bupati tdak menjalankan rekomendasi ini maka kami akan menggunakan hak kami sebagai anggota dewan baik hak angket, hak interpelasi atau menyatakan pendapat, seperti hari ini," jelas Bambang.

Untuk itu hal Ini harus menjadi perhatian serius Bupati, jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga tidak bisa menerima alasan jika Bupati Sijunjung tetap mempertahankan Zefnihan sebagai Sekda.

Dalam surat tersebut banyak hal yang kurang berkenan dari para Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Terhadap Sekda Zefnihan, ada enam catatan yang di sampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Bambang Surya Irwan.

1.Kurang transparan dalam mengkoordinasikan proses penyusunan kebijakan daerah baik sesama OPD maupun antra Pemerintah daerah lainnya termasuk  dengan DPRD.

2. Tidak melibatkan Baperjakat pada setiap proses mutasi pegawai sehingga banyak ASN menempati jabatan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, bahkan banyak ASN baru beberapa bulan menduduki jabatan sudah dimutasi lagi .

3. Tidak mau berkoordinasi dan sering tidak memenuhi undangan DPRD yang memerlukan kehadiran Sekda baik selaku ketua TAPD, koordinator OPD termasuk janji waktu pertemuan dengan Bupati, Wabup, Pimpinan DPRD, Ketua-ketua fraksi di Operation Room Kantor Bupati tanggal 31 Maret 2020 yang akan mengkoordinasikan penggeseran anggaran untuk penanganan Covid-I9. Alhamdulillah sampai ditetapkannya perobahan ketiga “Penjabaran APBD 2020” yakni Perbup Nomor 16 Tahun 2020 tidak pernah di tepati.

4. Penanganan masalah Covid-19 yakni tidak adanya koordinasi dan transparansi masalah anggaran menimbulkan ketidakjelasan terhadap bantuan bagi masyarakat yang sampai saat ini belum ada realisasinya.

5. Sangat lemahnya dalam pengkoordinasian tugas-tugas OPD dalam pencapaian program kerja dan realisasi anggaran belanja lansung tahun 2019 hannya sebesar 85% sehingga tidak memberikan dampak pertumbuhan bagi masyarakat Sijunjung dan Daerah.

6.Tidak serius dalam penanganan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai salah satu indicator kemajuan daerah dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga Kabupaten Sijunjung selalu berada pada level 2 terbawah tingkat kabupaten/kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan Catatan tersebut dan sesuai dengan kesepakatan rapat internal Pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, serta untuk kemajuan daerah Kabupaten Sijunjung yang sama-sama kita cintai, kami DPRD menyampaikan sikap atas Sekretans Daerah sebagai berikut :

1. Meminta Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, tindak tanduk saudara Zefnihan, AP, MSi selaku Sekretaris Daerah kabupaten Sijunjung agar tidak menimbulkan kegaduhan, termasuk usulan penggantian yang bersangkutan dari jabatannya.
2. DPRD tidak mengijinkan Saudara Zefnihan, AP. MSi selaku Sekretaris Daerah hadir untuk mengikuti rapat-rapat di Kantor DPRD sampai waktu dicabutnya surat pernyataan sikap tersebut. Terkait pernyataan sikap yang dikeluarkan anggota DPRD Sijunjung tersebut, Sekda Zefnihan dihubungi dutametro.com lewat pesan WA-nya hanya membalas singkat. "Siap terima kasih atas informasinya Pak Def," tulisnya. (df)

Post a Comment

0 Comments