DIBUTUHKAN:
Kami perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan
media koran dan media online, membutuhkan
Biro untuk perwakilan di kabupaten / kota di seluruh
indonesia. Jika anda berminat hubungi:
MAIRIZAL: 081364368669 (whastapp)
SUCI MARTIA: 082170567303


 Walikota Padang Panjang Fadly Amran tengah mencek penayangan data Bansos di website resmi Pemko Padang Panjang, Minggu 3/5 malam( foto: don)

Padang Panjang,dutametro.com—Tidak percuma Walikota Padang Panjang meraih Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar 2019, hari ini dibuktikannya, komitmen dan konsistensi tentang transparanasi.
Secara terang benderang.
Bahkan siapa saja bisa mengawasi masyarakat penerima program JPS dampan penganna Covid-19 di Padang Panjang.
Dan warga Padang Panjang ingin tahu siapa saja dunsanak mereka penerima bantuan JPS tinggak klik http://bansos.padangpanjang.go.id.

Di website itu semua program Bansos JPS tertera gamblang data by name by adress penerimanya berbasiskan kelurahan.
“Silahkan cek di website kita, apakah kepala keluarganya terdaftar menerima bantuan dampak Covid-19. Bagi yang belum terdaftar tapi warga Padang Panjang dan terdampak bawa KTP dan KK ke Dinas Sosial Padang Panjang,”ujar Fadly Amran.

Memajang program Bansos dan nama serta alamat jelas penerimanya menurut Fadly adalah ujud keterbukaan dan meniadakan dusta di antara masyarakat dan pemerintah.
“Ini juga mengajak partispasi publik untuk memantau penyalurannya,” ujar Fadly Amran.


“Yesss, terbuka itu jujur, transparan itu bukti tak ada kongkalingkong,”ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska  saat membuka web penerima bansos Padang Panjang tersebut, Minggu 3/5.
“Ini sangat sesuai sekali dengan pengelolaan informasi publik saat PSBB penerima bantuan bersumber dari APBD dan APBN adalah informasi publik serta merta karena dibutuhkan oleh  banyak orang di Padang Panjang,”ujar Nofal lagi.
Menurut Nofal apa yang dicetuskan Padang Panjang tidka tidak mahal dan tidak rumit, kalau mahal itu mungkin ada pada niat dan komitmen serta konsistensi untuk menerapkan UU keterbukaan Informasi publik (KIP).

“Kalau mau kepala daerah saja, mau berterus terang apa adanya pasti bisa ditiru daerah lain di Indonesia,”ujarnya.
Cara mudah lain membuka data penerima Bansos ke publik yakni dengan menempel daftar penerima di titik strategis Nagari atau Desa di Sumbar.(koko)

0 komentar:

Post a Comment

 
Top
Selamat datang di Website www.Dutametro.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Mairizal,SH