Ticker

6/recent/ticker-posts

Bantuan Masyarakat Terdampak Carona Tahap II Akan di Salurkan Sebelum Ramadhan



dutametro.com.Padang Panjang,-Pemerintah Kota Padang Panjang telah menganggarkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak corona untuk tahap II. Bantuan tersebut direncanakan akan disalurkan sebelum bulan Ramadhan.

" Kita berharap sebelum bulan puasa bantuan ini sudah bisa disalurkan. Bantuan nantinya berupa sembako dan uang tunai. Ini sudah masuk didalam perencanaan anggaran dari APBD, ungkap Sekdako Sonny Budaya Putra, AP, M. Si saat pertemuan dengan seluruh kepala OPD, Kamis, (16/4) di Balaikota Padang Panjang.

Sebelumnya, Tim  OPD  telah melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan lewat data usulan RT dan PSM di 16 Kelurahan. Data tersebut,  kemudian disandingkan dengan data Disdukcapil.

"Hasil sementara saat ini diluar data DTKS ada 6154 KK yang terdata. Sehingga jumlah penerima itu dari hasil verifikasi ditambah DTKS berjumlah 9685 KK. Kalau dikalikan dari jumlah penduduk sebesar 60,36 persen," ungkap Sekdako Sonny.

Kendati demikian, kepada Kepala OPD yang turut terlibat dalam verifikasi dan validasi data, Sekdako Sonny  meminta untuk memastikan kembali calon penerima.

Tim verifikasi diminta turun kembali bersama kelurahan, RT maupun PKM. Inti dari verifikasi dan validasi tahap 2 itu agar tidak ada lagi orang yang berhak tidak mendapat bantuan.

"Kriteria harus dilihat lagi
agar yang seharusnya berhak menerima, mendapatkan bantuan yang semestinya, yaitu seluruh yang terdampak, yang terganggu stabilitas kebutuhan pokoknya, ini wajib dibantu. Orang yang putus kerja, yang biasa gaji harian perlu diperhitungkan," ungkap Sekdako Sonny.

Kepala Dinas Sosial, PPKB, PPPA Drs. Osman Bin Nur, M .Si, menyampaikan kriteria penerima bantuan dampak Covid -19  yaitu orang yang masuk data DTKS tetapi tidak menerima bantuan sembako dan PKH.

Kemudian, orang diluar DTKS tetapi  tergolong masyarakat terdampak ekonomi akibat covid-19. Osman menjelaskan untuk mengetahui masyarakat terdampak, Tim verifikasi bisa meminta keterangan pendapatan orang tersebut sebelum bencana dan sesudah bencana.

Selanjutnya, ber KTP Padang Panjang dan ber KK Padang Panjang. Lalu  bukan TNI/Polri, ASN, karyawan BUMN, BUMD, bukan pensiunan dan bukan mereka yang berpenghasilan tetap. "Harapannya kita bisa mendata orang yang berhak," ungkapnya. (Hrs)

Post a Comment

0 Comments