Ticker

6/recent/ticker-posts

Terkait Interpelasi Gubernur, Empat Fraksi Menolak, Tiga Setuju



dutametro.com, (PADANG) - DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan interpelasi terhadap perjalanan dinas luar negeri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno setelah sempat memanas awal 2020 ini. Hanya saja, dalam proses politik di gedung DPRD Sumbar pada Jumat, (28/2) kemarin, suara fraksi-fraksi di DPRD Sumbar terbelah saat rapat paripurna penyampaian penjelasan pengusul terkait penggunaan hak interpelasi atas perjalanan luar negeri gubernur, Irwan Prayitno.

Dari pengamatan Haluan pada proses Sidang Paripurna tersebut, empat fraksi menyampaikan penolakan penggunaan hak interpelasi ini dilanjutkan. Keempat fraksi itu adalah, PDI Perjuangan dan PKB, Fraksi Nasdem dan PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.  Hanya saja, untuk usulan interpelasi tentang BUMD, mayoritas fraksi setuju.

Soal interpelasi terhadap perjalanan dinas luar negeri gubernur, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan juru bicara Leli Arni menyampaikan, fraksi ini menolak menggunakan hak interpelasi, dengan alasan kunjungan luar negeri yang dilakukan gubenur dapat berguna untuk memajukan daerah dalam rangka investasi.

"Namun kami juga memberikan catatan pada saudara gubernur, dalam rangka kunjungan luar negeri agar dilakukan kajian yang menguntungkan bagi Sumbar," ujarnya.

Lebih lanjut Leli Arni menyampaikan, penolakan menggunakan hak interpelasi juga diambil Fraksi PDI P dan PKB karena sejauh ini fraksi terkait melihat DPRD belum melaksanakan mekanisme untuk mempertanyakan hasil perjalanan luar negeri tersebut. Tahapan untuk mempertanyakan itu di antaranya, melalui rapat komisi dengan pemerintah daerah, atau rapat pimpinan yang diperluas dengan tim dari Pemprov. Selanjutnya Fraksi PDI dan PKB menolak penggunaan hak interpelasi dengan alasan anggaran perjalanan dinas luar negeri gubernur bersumber dari APBD yang telah disetujui antara DPRD dan pemerintah daerah. Sebelum anggaran disahkan tidak muncul penolakan, sehingga interpelasi terhadap perjalanan luar gubernur ini dinilai tidak tepat.

Fraksi PKS DPRD Sumbar menyampaikan, dengan tegas menolak penggunaan hak interpelasi. Juru bicara Fraksi PKS Rafdinal menyebut, penolakan didasari karena pihaknya melihat pengajuan hak interpelasi bertentangan dengan pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Dalam PP ini dijelaskan, yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat dan bernegara.

"Perlu kami berikan pemahaman, kunjungan gubernur ke luar negeri merupakan kegiatan kepala daerah untuk kemajuan Provinsi Sumbar. Bukanlah merupakan kebijakan, jadi penggunaan hak interpelasi ini telah melanggar PP Nomor 12 Tahun 2018," tukasnya.
Terkait persoalan ini, Rafdinal menyarankan agar anggota DPRD yang mengusulkan hak interpelasi mempelajari kembali pengertian dan perbedaan antara kegiatan dan kebijakan. "Faktanya usul hak interpelasi ini tidak memperlihatkan adanya kebijakan pemerintah yang strategis, hanya bersumber pada kegiatan kepala daerah," ucapnya.

Rafdinal menambahkan, fraksinya juga menolak penggunaan hak interpelasi karena kegiatan gubernur keluar negeri merupakan kegiatan kepala daerah yang anggarannya telah disetujui dan disahkan DPRD melalui APBD, kemudian laporan pertanggungjawabannya juga telah diperiksa lembaga yang berwenang.

Senada dengan fraksi PDI Perjuangan dan PKB serta Fraksi PKS, Fraksi PAN serta Fraksi Nasdem dan PPP DPRD Sumbar menyatakan ikut menolak penggunaan hak interpelasi atas perjalanan luar negeri gubernur.

Sementara itu, Fraksi Gerindra sebagai salah satu fraksi pengusul penggunaan hak interpelasi dengan juru bicara Nurkhalis menyampaikan, sesuai Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan, interpelasi adalah hak DPRD Provinsi Sumbar untuk meminta keterangan pada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Penggunaan hak interpelasi merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bersama pengawasan merupakan aspek penting bagi DPRD guna memastikan penyelengggaran daerah telah sesuai peraturan perundang-undangan, dan target kinerja dan program prioritas," paparnya.

Meskipun sebahagian besar pengusul pengajuan hak interpelasi adalah anggota Fraksi Gerindra, sambung dia, namun semangat yang ada dalam usulan ini adalah demi kepentingan semua pihak dan kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Ismet Amziz mengatakan, terkait kunjungan luar negeri yang dilakukan gubenur bersama OPD-nya, Fraksi Demokrat sepakat melihat ini sebagai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD dan telah dilakukan sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. 

"Namun dilihat dari segi kepatutan tentu dapatlah kita simpulkan tidaklah patut gubernur melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan rombongan yang cukup banyak dan anggaran cukup besar, kemudian negara tujuan yang selama ini dikunjungi tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk perekonomian daerah, negara tujuan itu umumnya adalah negara-negara eropa. Seyogyanya kunjungan dilakukan ke negara- negara asia yang merupakan pasar terbuka bagi Sumbar dalam era perdagangan bebas regional di lingkup negara asian," tegasnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD, Hidayat sebagai yang menyampaikan penjelasan pengusul atas hak interpelasi perjalanan luar negeri gubernur dan BUMD mengatakan, munculnya gagasan mengusulkan penggunaan hak interpelasi, mengingat masih banyak target kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai. Selain itu juga masih banyak persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hidayat merinci, salah satu persoalan yang dijadikan dasar usulan hak interpelasi adalah banyak kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri tetapi tidak memberikan dampak signifikan untuk pembangunan daerah. Hal ini menurutnya merupakan kegiatan yang tidak memberikan dukungan terhadap pencapaian Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kemudian, persoalan yang diangkat di dalam usulan penggunaan hak interpelasi adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Hidayat, pengelolaan BUMD belum optimal sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan daerah.

“Persoalan yang terjadi di BUMD tentunya tidak terlepas dari proses rekrutmen, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemilik modal atau pemegang saham,” ulasnya.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin jalannya rapat paripurna meminta, pengusul agar menyiapkan tanggapan terhadap pandangan, masukan dan pertanyaan dari fraksi – fraksi untuk disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.

Sebelumnya, tiga fraksi dari tujuh anggota Fraksi di DPRD Sumbar, yaitunya Gerindra, Demokrat, dan Golkar secara resmi telah menyepakati penggunaan hak interpelasi atas perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Sejumlah fraksi yang ada itu menyerahkan empat dokumen hak interpelasi kepada pimpinan DPRD 21 Januari lalu.
Di lain sisi, terkait interpelasi atas BUMD, sebahagian besar Fraksi di DPRD Sumbar mendukung ini dilanjutkan. (vand)

Post a Comment

0 Comments