Ticker

6/recent/ticker-posts

Tambang Aia Dingin Solok Perlu Ketransparanan

DUTAMETRO.COM.SOLOK Sekaitan tambang Aia Dingin di Kabupaten Solok yang berbentuk galian C, yang kesanny‘mencibir’ Perda No.3/2012 Pemprov.Sumbar tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu adanya ketransparanan terhadap publik. Karena, pengeluaran izin Galian C berupa Pasir Batu dan Kerikil (Sirtukil) dan tambang lainnya, perupakan kewenangan propinsi.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPSPTK) Kabupaten Solok Drh.Kenedy Hamzah di ruang kerjanya, Senin (2/3/2020) bahwa semua perizinan tambang yang mengeluarkan adalah dari propinsi. “Kita disini melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang diketuai Pak Sekda, hanya menyampaikan keatas, tapi izin dari propinsi”,ucapnya.

Diakui, sebagai pemilik daerah di Kabupaten, TKPRD cukup menyampaikan ke propinsi dan izin disana yang menerbitkan. Dan untuk tembusan yang berizin, inilah koordinasi bersama propinsi, yang semestinya DPMPSPTK Kabupaten Solok selaku lokus daerah tempat tambang. Ketika ditanya, sudah berapa yang berizin, setentang tambang Galian C yang terdapat di Aia Dingin, Kenedy Hamzah berjanji akan memberikan setelah mendapat kesahihan imnformasi dari propinsi. “Dalam waktu dekat akan kita sampaikan ke media, bersabar menunggu”,ujar Kenedy dengan senyum ramahnya.

Seperti diberitakan kemarin, bahwa Nagari Aia Dingin di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, merupakan daerah kaya akan  hasil tambang terutama Sirtukil. Namun aktifitas Galian C oleh masyarakat sebagai mata pencahariannya, juga merusak lingkungan, termasuk badan jalan di ruas utama menghubungkan Muara Labuh-Solok atau ke Padang. "Kalau musim hujan kami cemas melewati (ruas) jalan itu, takut ketiban longsor. Jalan disini sangat rusak sekali akibat imbas tambang, dan dulu sebelumnya sempat tertimbun yang memutuskan akses Muara Labuh ke Solok maupun ke Padang",kata hendra pemuda Surian yang sering melewati jalan tersebut.

   Dari pantauan DUTAMETRO.COM Sabtu, (1/3/2020) di TKP, terlihat sejumlah alat berat mengeruk bukit-bukit karang secara leluasa. Dengan  kasat mata alat berat itu meraung-raung di pinggir jalan dengan bebas. "Diperkirakan ada sekitar 100 mobil tiper dan dumptruk pengangkut sirtukil, yang diprediksi setengah miliar (Rp.500 juta) uang dihasilkan dalam sehari dari hasil tambang di Aia Dingin ini",sebut Dermawan seorang pemuda yang ikut aktifitas itu.     Yang jadi pertanyaan seberapa jauh konstribusi untuk nagari maupun PAD ke Kabupaten Solok. Karena sinyalemen berkembang, penambangan diduga banyak yang ilegal itu, uang beredar dan masuk memenuhi pundi-pundi oknum tertentu.      Sementara Pemerintah Propinsi Sumbar melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara seakan terabaikan. Padahal untuk pembuatan sebuah Perda, hingga. proses penerbitan menelan anggaran ratusan juta bahkan sampai semilyar. Namun keberadaan Perda No.3/2012 kini terkesan kamuflase saja terhadap tambang sepanjang pinggir jalan di Aia Dingin tersebut. Bersebab pasal per pasal isi dari Perda itu, banyak berbenturan dengan aktifasi atas kegiatan tersebut. Di antaranya mengabaikan lingkungan, biota air, atau hinggga sudahkah berizin.
Contoh bunyi Perda No.3/2012 pada BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP. Yakni Pasal 2 Pertambangan mineral dan batubara dikelola berdasarkan azas: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan daerah dan negara; c. partisipatif, transparan, dan akuntabel; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; e. penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

BAB IX REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG, Bagian Kesatu Umum, Pasal 66 (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan. (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip: a. lingkungan hidup pertambangan; b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral dan batubara. Pasal 67 Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a meliputi: a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan; b. perlindungan keanekaragaman hayati; c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya; d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
Niscaya pembiaran-pembiaran seperti ini oleh Pemprov.Sumbar yang mesti ditindaklanjuti. "Jangan pemprov dan DPRD Sumbar hobi buat Perda habiskan anggaran ratusan juta sampai milyaran, akan tetapi cuma jadi buku suci yang tersimpan dalam musium",kata Hendra yang sarjana tadi.(ys)

Post a Comment

0 Comments