Ticker

6/recent/ticker-posts

Pilkada Langsung,Rentan lahirkan Koruptor

oleh Novri
Wartawan Utama

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup) maupun Pemilihan Walikota (Pilwako), rentan melahirkan sang koruptor. Tingginya biaya politik, membuat calon memeras otak untuk mencari tambahan dan suntikan dana untuk ikut Pilkada.

Sementara, pendapatan jadi kepala daerah tak sebanding dengan gaji diterima. Akibatnya,  sikut sana, sikut sini demi membayar hutang Pikada saat sudah duduk menjadi kepala daerah. Wajar saja banyak kepala daerah kena OTT KPK, terjerat kasus korupsi. Fenomena politik Pilkada langsung tak sesuai pendapatan dengan dana dikeluarkan.

Kita persempit untuk Pemiligan Gubernur. Diperkirakan untuk ikut Pilkada minimal calon menghabiskan dana Rp40 miliyar. Dana besar itu, dimanfaatkan untuk spanduk dan atribut lain, biaya sosialisasi, biaya kampanye dan biaya saksi, operasional tim sukses termasuk money politik. Mau tak mau,  calon kepala daerah harus  menyediakan dana segar dan suntikan dana berbagai pihak.

Bandingkan gaji dan tunjangan yang didapat saat menjabat. Dengan gaji hanya Rp8 juta perbulan dan tunjangan Rp2 M lebih pertahun, selama lima tahun menjabat, jangankan untuk mengembalikan modal Pilkada untuk balik 10 persen sangat susah. Lalu, kenapa orang masih berminat jadi Cagub dan Cawagub. Dan, bagaimana cara efektif mengembalikan setelah menjabat nanti.

Jawaban yang sulit, tapi mudah melaksanakannya.Ini menilik dari kasus OTT KPK. Kebanyakan kepala daerah terjerat kasus fee proyek. Lihat saja, Gubernur Bengkulu, Gubernur Jambi, Bupati Solok Selatan dan kepala daerah lainnya, mereka terjerat kasus fee proyek. Artinya, fee proyek salah satu cara untuk mengembalikan modal Pilkada, disamping pengurusan perijinan.

Sudah menjadi rahasia umum, siapa yang menjadi kepala daerah proyek akan dikuasai oleh tim suksesnya. Tidak saja, meminta kepada kontraktor melalui pihak ketiga, tapi juga kepala daerah langsung meminta kepada rekanan. Dan,  meminta langsung tanpa pihak ketiga ini, kerap tertangkap tangan KPK, termasuk kasus Bupati Solok Selatan.

Modus dilakukan, bisa sebelum proses lelang maupun setelah pengumuman pemenang. Biasanya, kepala daerah atau melalui pihak ketiga meminta uang muka untuk memenangkan tender, bisa juga minta fee sampai 10 persen setelah kontrak  ditandatangani. Hitung saja, berapa paket proyek APBD pertahun. Jika masing masing paket dimainkan tender dan berharap fee, berapa keuntungan didapat pertahun.

Ini cara efek untuk mengembalikan dana Pilkada, meski modusnya sering tercium KPK. Sudah banyak kepala daerah korban tertangkap tangan  fee proyek oleh KPK, namun tak menghentikan langkah mereka memanfaatkan fee proyek untuk mengembalikan dana Pilkada. Termasuk fee pengurusan perizinan, meski dilakukan melanggar aturan.

Timbul pertanyaan, bagaimana cara calon kepala daerah mendapatkan dana untuk Pemilihan Gubernur yang diperkirakan menelan dana sampai Rp40 miliyar itu. Bisa lewat rekanan dengan kompensasi proyek setelah menang Pilkada. Bisa juga, mencari pasangan yang berduit, pengusaha besar untuk menalangi dana Pilkada. Namun, apapun yang dilakukan besarnya dana Pilkada akan rentan melahirkan kepala daerah koruptor.

Post a Comment

0 Comments