Ticker

6/recent/ticker-posts

Pengelolaan BUMD Harus Profesional



 dutametro.com (PADANG) -- DPRD Sumbar kembali menyorot keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain dinilai belum memberikan deviden secara maksimal dalam APBD, pengelolaan BUMD menjadi hal yang mesti diperhatikan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal pekan lalu. Dia menyampaikan sebelumnya pada Februari 2018, DPRD Sumbar resmi menutup dua BUMD yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ). Salah satu alasan dicabutnya perda pendirian dua BUMD ini karena dinilai tak mampu bersaing dan selalu merugi.

Afrizal menyampaikan kondisi BUMD di Sumbar belum ada yang begitu baik. Salah satu buktinya, hampir setiap tahun dalam APBD Sumbar dilakukan penambahan modal. Dilihat dari segi deviden yang diberikan, juga belum seberapa.

Padahal, sejumlah bisnis yang dijalankan BUMD ini memiliki potensi yang bagus. Seperti PT Balairung yang mengelola hotel di Jakarta. Bahkan untuk menyelamatkan hotel pada Maret 2019, Komisi III merekomendasikan agar hotel ini dikelola pihak ketiga.Katanya, sebelum mengambil kesepakatan pengusulan ini diketahui dari laporan yang diberikan ke Komisi III yang memperlihatkan kondisi hotel ini tak “sehat”. Salah satu contohnya setiap tahun, kondisi keuangan hotel ini merugi. Padahal dalam laporan itu tingkat hunian hotel mencapai 60 persen.

Sehingga dinilai ada yang salah dengan pengelolaan hotel ini. Apalagi selama ini total penyertaan modal APBD mencapai Rp 180 miliar. Di sisi lain, hotel ini seharusnya memberikan deviden ke Pemprov yang nantinya masuk dalam APBD Sumbar.Afrizal  menyebutkan apalagi setelah dilihat data laporan keuangan yang diberikan terlibat perbedaan. “Saat itu, di Komisi III kami menerima ada hasil audit, ada manajemen leter perusahaan. Setelah dicek, terjadi perbedaan. Mana data yang kita pakai,” katanya.

Afrizal juga menyebut terkadang laporan dan kondisi BUMD ini tak disampaikan ke DPRD secara bertahap. Padahal DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan BUMD tersebut menggunakan APBD tentunya juga menjadi pengawasan DPRD.

Di sisi lain, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyorot pemilihan direksi Bank Nagari. Dia menyebutkan disaat proses seleksi lima calon direksi masih berjalan di OJK pusat, Komisaris Bank Nagari juga melakukan asesmen kedua.Hal ini terungkap saat rapat Komisi III DPRD Sumbar dengan OJK Sumbar dan Komisaris Bank Nagari, Senin (13/1) di DPRD Sumbar. Ketua DPRD Sumbar Supardi yang hadir dalam pertemuan itu mempertanyakan maksud dan tujuan dilakukannya asesmen kedua untuk calon direksi Bank Nagari yang dilakukan oleh komisaris Bank Nagari.

”Ini menjadi pertanyaan bagi DPRD, kenapa dilakukan asesmen kedua. Sedangkan lima kandidat direksi tengah melakukan tahap seleksi yang dilakukan oleh OJK pusat,” ujar Supardi.

Apalagi dia mendapatkan informasi, kalau asesmen kedua untuk calon direksi, disinyalir 50 persen peserta tidak memiliki sertifikat manajemen risiko level lima. Padahal dalam persyaratan untuk menjadi calon direksi wajib memiliki syarat tersebut. Dia menyebutkan kalau asesmen tahap kedua ini diikuti sebanyak 46 orang dan tengah berjalan.

Dia berharap proses asesmen yang dilakukan oleh komisaris betul-betul menyunjung tinggi integritas dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Jangan ada konteks politik, Bank Nagari harus diselamatkan dan dikelola oleh orang-orang bekompetensi, terutama pada sektor perbankan.

Untuk OJK, dia berharap agar tahap seleksi harus dilakukan secara indiependen dan merujuk pada aturan yang berlaku. ”Mengusai manajemen risiko level lima merupakan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak memenuhi kenapa harus dimasukan asesmen kedua,” katanya.

Dia meminta Bank Nagari harus meningkatkan kinerja, agar produktifitas pembagian deviden untuk pemerintah provinsi bisa meningkat. Proses penetapan direksi harus dilakukan secepatnya, jangan sampai ada kekosongan pengelola.

Menjawab hal itu, Komisaris Utama (Komut) Bank Nagari  Hamdani menjelaskan kalau pelaksanaan asesmen kedua untuk seleksi direksi ini merupakan amanah yang diberikan pemegang saham saat rapat umum pemegang saham (RUPS) pada akhir 2019 lalu.
Maksud dan tujuan asesmen kedua ini merupakan upaya kaderisasi untuk melahirkan direksi yang berkualitas. ”Keputusan tersebut,  merupakan salah satu hasil dari RUPS. Biaya asesmen ditanggung oleh pihak menajemen,” katanya.

Dia menyampaikan dari 46 peserta asesmen kedua, jika menuhi syarat dan memiliki sertifikat menajemen risiko level lima maka peserta tersebut bisa menjadi cadangan calon direksi, jika lima direksi yang telah sampai OJK gagal.  Jika peserta lain memiliki kemampuan namun tidak lulus akan menjadi kader untuk menjadi direksi pada periode pada masa akan datang.

Terkait asesmen tahap satu, memang masih menunggu hasilnya. ”Asesmen tahap kedua sedang berjalan. Saya rasa tak ada melanggar aturan. Kita perhatikan aturan yang ada,” katanya.
Sementara itu Kepala OJK Sumbar Darwisman mengatakan, ada beberapa regulasi yang digunakan untuk pelaksanaan, seleksi direksi. ”Pelaksanaan seleksi direksi serta proses pengawasan merujuk kepada beberapa aturan terkait. Sehingga kerja OJK sesuai dengan koridor dan optimal,” katanya. (adv)

Post a Comment

0 Comments