DIBUTUHKAN:
Kami perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan
media koran dan media online, membutuhkan
Biro untuk perwakilan di kabupaten / kota di seluruh
indonesia. Jika anda berminat hubungi:
MAIRIZAL: 081364368669 (whastapp)
SUCI MARTIA: 082170567303


dutametro.com, (PADANG) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menargetkan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dapat ditetapkan menjadi Perda pada triwulan pertama tahun ini. Saat ini pihak DPRD hanya tinggal melakukan penyempurnaan draf Ranperda tersebut.

Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syahrul Furqan, saat seminar Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat, di ruang sidang utama DPRD Sumbar Senin (12/1), mengungkapkan, tidak banyak lagi tahapan yang tertinggal dalam penyelesaian Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal tersebut.

Saat ini DPRD, katanya, hanya tinggal penyempurnaan berupa mengakomodir masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan dari Bundo Kanduang.

“Setelah penyempurnaan ini dilakukan baru akan ditetapkan menjadi Perda. Targetkanya pada triwulan pertama ini sudah bisa kami rampungkan,” ujarnya.

Ia juga berharap dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pariwisata Halal, akan membuka peluang yang lebih besar dalam segmen pariwisata di Sumatera Barat.  Selain itu, pengunjung mendapatkan kepastian hukum terhadap produk-produk halal.

“Hadirnya Perda ini tentunya akan memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang datang ke Sumbar. Karena bagaimana pun Perda ini tidak akan mempersempit ruang pariwisata bahkan akan semakin memperluas segmen pariwisata di Sumbar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Biro Advokasi dan Hukum Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumbar, Hermansyah, juga berharap setelah Perda ini ditetapkan pemerintah daerah melalui Wali Kota dan Bupati untuk dapat sejalan membuat peraturan tentang penyelenggaraan pariwisata halal.

“Setelah Perda ini lahir nantinya tentu kami dari pegiat pariwisata ingin agar kabupaten/kota bisa segera merespon dengan membuat aturan yang sejalan dengan Perda ini. Agar nantinya kami dari HPI juga bisa segera untuk langsung bekerja,” katanya.

Peserta seminar lainnya, Sekretaris LKAAM Sumbar, M Natsir, menyebutkan, konsep pariwisata halal harus disesuaikan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Hendaknya ketika wisatawam masuk ke daerah wisata harus memakai pakaian budaya Minangkabau. Dimana wisatawan bisa mendapatkan pakaian tersebut dari masyarakat sekitar yang menyewakannya, sehingga masyarakat pun mendapatkan keuntungan.

“Hadirnya Perda ini tentunya diharapkan akan memberikan sentuhan yang baru bagi pariwisata Sumbar yang berlandaskan ABS-SBK. Salah satunya ketika wisatawan luar datang bisa diberikan pakaian yang memang sesuai dengan adat kita di Minangkabau," ujarnya. (*)

0 komentar:

Post a Comment

 
Top
Selamat datang di Website www.Dutametro.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Mairizal,SH