Ticker

6/recent/ticker-posts

PLTMH PT Dempo Diduga Langgar Perizinan



dutametro.com (PAINAN) — Polisi Daerah (Polda) Sumbar memasang garis polisi pada mesin stone crusher atau mesin pemecah batu, pada alat berat dan kompleks pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTMH) milik PT Dempo Sumber Energi, di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (12/1).

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto saat dihubungi wartawan di Painan menyebutkan, pemasangan police line tersebut dilakukan karena pengoperasian mesin diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perusahaan terkait diduga melanggar UU Pertambangan. Pelanggaran yang dimaksud itu menyangkut izin usaha. Untuk sementara informasi yang bisa kami berikan itu dulu. Bagaimana perkembangannya, nanti kita sampaikan lagi,” sebut Kombes Pol Stefanus Satake, Minggu (12/1).

Sebelumnya, saat menggelar pertemuan dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Pesisir Selatan di lokasi tersebut pada Selasa 24 Desember 2019, Koordinator Lapangan (Korlap) PT Dempo Sumber Energi, Veri menyebutkan bahwa pengoperasian mesin stone crusher itu telah mengantongi izin khusus dari Pemprov Sumbar.

Untuk memastikan informasi terkait perizinan serta tanggapan atas pemasangan garis polisi tersebut, Dutametro.com sudah berusaha meminta konfirmasi dari Direktur Utama PT Dempo Sumber Energi, Angga Septia. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Indonesia, Soni, sebelumnya ikut mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memanggil pihak PT Dempo Sumber Energi yang diduga melakukan pelanggaran berupa pengoperasian sebelum mengantongi izin.

"Kami mendesak KLHK memanggil PT Dempo Sumber Energi yang beroperasi di Pelangai, untuk diminta keterangan dan penjelasan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku," sebut Soni kepada Dutametro.com.

Bahkan, Soni mengaku pihaknya sudah menyurati KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui surat nomor 219/DPP LPLH/DUMAS/XII/2019, yang dikirim setelah melakukan investigasi langsung terkait laporan sejumlah warga.

"Kami berharap Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Terpadu KLHK untuk menindaklanjutinya. Sebab, ini berkaitan dengan alam dan masyarakat setempat," ujarnya lagi.

Peletakan batu pertama PLTMH PT Dempo Sumber Energi sendiri berlangsung pada Minggu 5 Agustus 2018 lalu. Perusahaan ini bertujuan untuk menyokong kegiatan pembangkit listrik daerah setempat, dengan investasi sekitar Rp270 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan dua unit pembangkit yang dapat menghasilkan aliran listrik sebanyak 9,8 megawatt dan 3,6 megawatt.

Hingga berita ini diturunkan, Dutametro.com masih berupaya menghubungi PT Dempo melalui panggilan telfon dan aplikasi perpesanan kepada Veri yang dipercaya sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) PLTMH tersebut. Namun, Dutametro.com belum mendapat keterangan resmi dari yang bersangkutan. (*)

Post a Comment

0 Comments