DIBUTUHKAN:
Kami perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan
media koran dan media online, membutuhkan
Biro untuk perwakilan di kabupaten / kota di seluruh
indonesia. Jika anda berminat hubungi:
MAIRIZAL: 081364368669 (whastapp)
SUCI MARTIA: 082170567303



dutametro.com, (Jakarta)—KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria (MZ), dan kontraktor Muhammad Yamin Kahar (MYK), Selasa (14/1), atas dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Namun, pelaksana tugas Juru Bicara (Jubir) KPK kepada Haluan menyebutkan, keduanya tidak hadir untuk diperiksa, serta belum memberikan konfirmasi terkait ketidakhadiran tersebut.

Terkait rencana pemeriksaan, pelaksana tugas Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri menyebutkan, keduanya memang dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka. Untuk diketahui, keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak 2019 lalu, tetapi belum dilakukan penahanan atas berbagai pertimbangan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," sebut pelaksana tugas Jubir KPK, Ali Fikri, Selasa, 14 Januari 2020 pagi, sebagaimana dikutip dari tempo.co. Selain Muzni, KPK juga memanggil kontraktor MYK untuk diperiksa, yang dalam kasus ini ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Namun demikian, berdasarkan rilis “materi update” KPK yang diterima oleh Haluan pada Selasa malam, diketahui baik MZ dan MYK tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan tersebut. KPK pun dalam rilis itu menyebutkan belum mendapatkan keterangan dan konfirmasi terkait kehadiran keduanya.

Dalam rilis materi update itu dituliskan: Hari ini (Selasa 14/1/2020), dijadwalkan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, tiga tersangka, untuk delapan perkara. Salah satunya, sebagaimana tercantum dalam poin d, adalah dugaan TPK terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan.

Pada rilis materi update KPK itu, ditulis bahwa saksi tidak hadir di antaranya, pada poin b ada nama MZ (Bupati Solok Selatan periode tahun 2016 – 2021), tersangka TPK terkait pengadaan barang dan jasa Kabupaten Solok Selatan. Penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadirannya. Sementara itu pada poin c, dituliskan tidak hadir, MYK (kontraktor) tersangka TPK suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Pemkab Solsel TA 2018. Penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadirannya.

Haluan sudah berusaha berulang kali mengonfirmasi ulang terkait ketidakhadiran keduanya kepada jubir KPK Ali Fikri, lewat sambungan telfon dan aplikasi berkirim pesan, tetapi hingga berita ini diturunkan, Ali Fikri belum memberikan respons.

Sementara itu, saat dilakukan upaya konfirmasi kepada jubir lainnya, Ipi Maryati Kuding, yang bersangkutan membenarkan bahwa keduanya tidak menghadiri pemanggilang. “Ya (keduanya tidak hadir dan belum konfirmasi terkait ketidakhadiran,” tulis Ipi melalui pesan singkat.

Terkait jadwal pemeriksaan ulang terhadap Bupati Solsel di KPK, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Solsel, Ilhamka Yusid mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. "Mungkin, jika terkait itu lebih baik langsung ke  pengacara Bupati, karena lebih memahami," sebutnya singkat kepada Haluan.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Solsel, Firdaus Firman menyebutkan, pada Selasa (14/1) Bupati Solsel Muzni Zakaria memang tengah berada di Jakarta, akan tetapi ia mengaku mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media massa. “Saya tahu dari informasi berita bahwa bapak (bupati) sedang di Jakarta,” ucapnya singkat.

Perjalanan Kasus
Diberitakan Haluan sebelumnya, Bupati Solsel diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang senilai total Rp460 juta dari pemilik grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBD) berinisial MYK, terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUTRP Kabupaten Solsel tahun 2018.

Dalam konferensi persnya saat penetapan tersangka, Wakil Ketua KPK saat itu, Basaria Panjaitan menyampaikan, kasus bermula saat Pemkab Solsel mencanangkan beberapa proyek, di antaranya proyek pembangunan Masjid Agung Solok dengan nilai proyek Rp55 miliar dan proyek Jembatan Ambayan dengan nilai Rp14,8 miliar pada 2018.
"Pada Januari 2018, menyebut MZ menemui MYK untuk menawarkan proyek Masjid Agung Solok. Lalu, pada Maret 2018, Muzni kembali menawarkan proyek Jembatan Ambayan. Yamin berminat menggarap dua proyek itu," kata Basaria.

Atas kesepakatan itu, KPK menduga MZ memerintahkan bawahannya untuk memenangkan perusahaan MYK dalam lelang dua proyek tersebut. "Diduga beberapa kali MZ juga menagih fee proyek dari MYK baik secara langsung maupun lewat perantara," katanya.
Menurut Basaria, MYK selanjutnya menyerahkan uang suap kepada MZ dalam periode April hingga Juni 2019 dengan total Rp460 juta. Suap itu merupakan realisasi pembayaran untuk proyek Jembatan Ambayan. "Sedangkan untuk proyek Masjid Agung, KPK menduga MYK telah memberikan duit Rp315 juta kepada bawahan MZ yang merupakan pejabat di Pemkab Solok," sambungnya.

Basaria berujar, dalam proses penyidikan kasus, MZ telah mengembalikan uang sejumlah Rp440 juta melalui KPK. Uang itu diduga merupakan sebagian dari uang suap yang diterima Muzni.  "Saat ini, kami belum menahan MZ maupun MYK. Namun, keduanya telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK sejak 3 Mei 2019," katanya lagi.
KPK pun telah memeriksa Bupati Solok Selatan untuk kali kedua, terkait kasus dugaan suap pada proyek pembangunan Masjid Agung Solsel dan Jembatan Ambayan, pada Kamis (5/9/2019). Dalam pemeriksaan itu, Muzni mengaku hanya dicecar empat sampai lima pertanyaan terkait tupoksi kerja.

Kabiro Humas KPK saat itu, Febri Diansyah, saat pemeriksaan dilakukan menyebutkan, pemeriksaan terhadap Bupati Solsel berlangsung dalam kapasitas sebagai tersangka atas kasus dugaan suap tersebut. Muzni terpantau masuk ke ruangan pemeriksaan KPK pada pukul 09.30 WIB, mengenakan kemeja putih.

"Ya, diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," sebut, Febri Diansyah kepada sejumlah wartawan, sebagaimana dikutip dari detikcom.

Selain Muzni, sambung Febri, KPK juga memanggil pelaksana tugas Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Hanif Rasimon, Suhanddana Peribadi alias Wanda selaku Direktur Dempo Demko Indonesia dan Direktur Dempo Jaringan Saran Multimedia. "Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MZ (Muzni Zakaria) ini," kata Febri lagi.

Usai diperiksa, Muzni Zakaria mengaku hanya dicecar empat sampai lima pertanyaan oleh penyidik KPK, terkait tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Bupati Solok Selatan. "Empat sampai lima (pertanyaan) persoalan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," ujar Muzni di gedung KPK kepada sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan.

Muzni juga mengaku, ia tidak menerima pertanyaan terkait penerimaan uang, hanya saja penyidik bertanya tentang pembuatan struktur organisasi pada Muzni. "(Dugaan penerimaan uang) belum, belum (ditanya). Cuma baru menstruktur organisasi seperti apa, segala macam. Belum (ditanya dugaan penerimaan uang), kan baru panggilan kedua," katanya lagi.

Muzni mengatakan, dirinya akan selalu patuh pada hukum dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan. Ia juga membantah ada pihak yang mendatanginya terkait proyek pembangunan masjid dan jembatan. "Nggak ada, nggak ada (pertemuan) itu, kasusnya lain lagi, nggak ada hubungannya, nggak ada, nggak ada," sambungnya menekankan.
Muzni sendiri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, MYK disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

0 komentar:

Post a Comment

 
Top
Selamat datang di Website www.Dutametro.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Mairizal,SH