Ticker

6/recent/ticker-posts

Kasus Korupsi RSUD Rasidin Dilimpahkan



dutametro.com (PADANG) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menerima pelimpahan berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD dr. Rasidin dari Polresta Padang, Selasa (7/1). Empat tersangka yang tersangkut kasus tersebut juga ikut diserahkan untuk diproses lebih lanjut.

Keempat tersangka kasus yang dimaksud antara lain, mantan Dirut RSUD Rasidin, dr. Artati Suryani; mantan Direktur PT Syifa Medical Prima, Ferry Oktaviano; pihak dari CV Valea Perkasa, Saiful Palantjui; dan mantan Direktur PT Cahaya Rama Pratama, Iskandar Hamzah. Keempatnya dibawa penyidik ke Kejari Padang sekitar pukul 10.00 WIB, dan langsung menuju ruang pidana khusus (pidsus).

Pantauan Haluan di Kejari Padang, usai menjalani serangkaian proses administrasi dengan didampin oleh kuasa hukum masing-masing, para tersangka kemudian turun ke lantai satu dan langsung menuju mobil tahanan yang terparkit di halaman kantor Kejari Padang. Selanjutnya, keempatnya dibawa ke rumah tahanan (rutan) Anak Air Padang.

Terkait perjalanan kasus, Kasi Intel Kejari Padang, Yuni Hariaman, didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Ferry Ritonga, atas izin Kepala Kejari Ranu Subroto menjelaskan, bahwa pada 2013 RSUD dr. Rasidin Kota Padang mendapat aliran dana dari APBN berupa dana tugas pembantuan Ditjen Bina Kesehatan TA 2013 sebesar Rp10 miliar.

"RSUD dr. Rasidin di Kota Padang kemudian melakukan kontrak kerja dengan PT Syifa Medical Prima dengan pimpinan Ferry Oktaviano, melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 03/RSUD ALKES/APBN/VII/2013, tanggal  01 Juli 2013," kata Yuni kepada sejumlah wartawan.

Yuni menyebutkan, dalam pelaksanaan SPK tersebut, terdapat berbagai penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pengadaan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Tidak hanya itu, penyimpangan juga terjadi saat dilakukan pembayaran hasil pekerjaan, yang mengandung usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koorporasi.

"Praktiknya telah memperkaya terdakwa dr. Artati Suryani, mantan direktur PT Syifa Medical Prima, Ferry Oktaviano; pihak dari CV Valea Perkasa, Saiful Palantjui; dan mantan direktur PT Cahaya Rama Pratama, Iskandar Hamzah. Serta satu orang lagi, Iswandi Ilyas yang masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)," sebut Yuni lagi.

Yuni menambahkan, atas tindak tanduk perbuatan tersangka, dalam perkara ini negara diperkirakan telah mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5.079.988.312.11. "Ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigasi, dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana pada RSUD Rasidin Kota Padang tahun 2013," sebutnya lagi.

Dalam perkara ini, sambungnya, Kejari Padang telah membentuk tim untuk penanganan selanjutnya. Setidaknya tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah tergabung dalam satu tim untuk menangani perkara ini ke depannya.

"Dalam waktu dekat, akan kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang," sebutnya lagi.

Para tersangka, sebut Yuni, diduga telah melangggar pasal primer, yakni Pasal 2 jo Pasal 15 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1990 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan ditambah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Janji Buka Tabir
Di sisi lain, kuasa hukum mantan dirut RSUD Rasidin dr. Artati Suryani, Putri Diyesi Rizki menyebutkan, pihaknya akan membuka tabir seterang-terangnya terkait kasus tersebut. "Kami menghargai kerja keras kepolisian dan kejaksaan, tetapi kami nanti juga akan membuka sejelas-jelasnya kasus ini tanpa pandang bulu," sebut Putri.

Kasus ini awal terkuak saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan atas proyek pengadaan Alkes di RSUD Rasidin, di mana aktivitasnya dinilai telah merugikan keuangan negara hingga Rp5 miliar. Sebelumnya, kepolisian juga pernah menggeledah sejumlah ruangan di RSUD Rasidin di Sungai Sapiah untuk melengkapi data dan alat bukti. (*)

Post a Comment

0 Comments