Ticker

6/recent/ticker-posts

Gubernur Jamin Keamanan Berinvestasi di Sumbar



dutametro.com, (PADANG) -- Gubernur Sumbar,  Irwan Prayitno, menjamin keamanan berinvestasi di Sumbar. Bahkan ia berjanji akan memberhentikan secara tidak hormat, jika ada pejabat ataupun petugas yang kedapatan memperlambat dalam pengurusan perizinan investasi di Ranah Minang ini. Ini berlaku tidak hanya untuk levek provinsi namun juga untuk kabupaten/kota melalui koordinasi dengan kepala daerahnya. 

"Saya tidak akan toleransi apabila ada PNS yang melakukan punggutan liar dan memperlambat pengurusan perizinan investasi di Sumbar. Begitu pula di kabupaten/kota, saya akan berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kotanya. Saya segera memberhentikannya secara tidak hormat. Sebab saya bersama kepala daerah lainnya sudah berkomitmen kemudahan bagi investor luar maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di Ranah Minang ini," jelas Irwan ketika Kunjungan Kerja (Kunker) Komite IV, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Auditorium Istana Gubenur Sumbar, Selasa (28/1). 

Ia meminta para pengusaha ataupun investor segera melapor apabila merasa dipersulit petugas perizinan dalam pengurusannya investasi. Ia meminta laporan jangan hanya sebatas kata-kata saja, namun lengkapi buktinya dengan jelas.  "Sebab, tindakan mereka itu sudah merugikan daerah. Daerah kita tanpa investasi tak akan maju," jelasnya.

Sikap tegas dari Gubernur Sumbar itu ditanggapi Alirman Sori, Senator DPD RI asal Sumbar. "Saya memberikan apresiasi dan respon positif untuk Gubenur Sumbar. Ia bersikap tegas terhadap petugas perizinan memperlambat datangnya investor ke ranah minang," tegas Alirman Sori yang kunker ke Sumbar bersama Anggota Komite IV lainnya, seperti  Elviana, Casytha A. Kathmandu, Muhammad Nuh, Lalu Suhaimi Ismy, Sudirman, Haripinto Tanuwidjaja, Ruben Uamang, Cherish Harriette, Darmansyah Husein, dan Abdul Hakim.

Senada, Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengatakan, selama Kunker Rancangan Undang-Undang (RUU) investasi dan penanaman modal daerah ini mendapatkan banyak masukan dari beberapa sumber. Mulai dari Hipmi, Apindo, Kadin, dan instansi terkait di lingkungan Pemprov Sumbar. "Kunker serupa pun sedang berlangsung di Kalimantan Timur," jelasnya. 

Ditambahkannya, daerah tanpa investasi tak akan maju. Dibutuhkan penanam modal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Disamping itu, pentingnya sebaran investor di daerah, baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  Peta investasi yang komprehensif di daerah memang harus dibuat sebagai bahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. "Peta sebaran ini sangat penting, harus merata. Jangan hanya pulau Jawa saja, karena kita membangun daerah-daerah bisa maju dan mandiri,” katanya. 

Dikatakannya, RUU ini penting sebagai regulasi untuk menarik investasi ke daerah. Namun, sangat penting mengamankan aset, potensi daerah dan budaya di daerah. Di NTB misalnya, kepemilikan tanah, pulau-pulau adalah kebanyakan orang asing pakai nama orang setempat. Ini patut menjadi perhatian. 

"RUU investasi dan penanaman modal daerah tidak hanya fokus Sumbar saja. Tapi seluruh Indonesia. Usai kunker ini kami akan melakukan rapat dengan menteri terkait," jelasnya. (dm)

Post a Comment

0 Comments