Ticker

6/recent/ticker-posts

DPRD : Main Stadium Sumbar Masih 64 %



dutametro.com (PADANG) — Pengerjaan proyek stadion utama atau main stadium Sumbar di kawasan Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan dan baru rampung 64 persen. Akibatnya, pihak pekerja proyek yang menggunakan anggaran tahun 2019 itu dikenai denda sekitar Rp80 juta per hari dengan penambahan waktu kerja selama 50 hari.

Hal itu terungkap saat kunjungan Komisi IV DPRD Sumbar, yang dipimpin Ketua Komisi M. Iqbal, Selasa (7/1) ke lokasi proyek. Iqbal menyebutkan, faktor keterlambatan juga disebabkan masalah lahan ke lokasi, yang membuat kendaraan pengangkut alat dan bahan terhalang masuk.

"Kami mendapat informasi bahwa pengerjaan proyek ini untuk tahun anggaran 2019 mengalami keterlambatan. Setelah dicek dan diskusi dengan Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar, serta pihak perusahaan yang membangun, memang benar," kata Iqbal.

Pengerjaan proyek itu sendiri berlangsung dengan konsep multiyears. Pada 2019 lalu, proyek strategis Sumbar itu mendapatkan siraman anggaran sebesar Rp140 miliar. Iqbal sebagai putra daerah mengaku sedih atas kendala yang terjadi dalam pembangunan stadion tersebut.

"Dari informasi yang kami terima dalam diskusi, barang dan bahan proyek sulit masuk ke lokasi. Selain itu, sejumlah warga merasa, masalah ganti rugi tanah mereka yang menjadi jalan menuju ke lokasi proyek juga belum tuntas," sebutnya, didampingi Anggota Komisi IV lainnya, Radinal.

Anggota Komisi IV lain yang ikut dalam rombongan tersebut, Riko, menyampaikan, persoalan keterlambatan tersebut sudah dibicarakan dengan pihak kontraktor yang menghasilkan kesepakatan konsekuensi didenda. Saat ini, DPRD Sumbar berharap agar proyek pembangunan tersebut dapat selesai sesuai jadwal tambahan yang diberikan.
"Tadi masalah bahan dan alat proyek yang tak bisa masuk karena masalah tanah warga. Kami berharap agar segera selesai. Apalagi, stadion ini rencananya jadi lokasi pembukaan MTQ Nasional. Untuk tahun anggaran 2020, sudah dianggarkan sekitar Rp100 miliar untuk kelanjutan pembangunannya," sebut Riko.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bari menyampaikan, untuk pembayaran ganti rugi tanah sudah dianggarkan pada 2019 sebesar Rp3miliar, akan tetapi baru dibayarkan sebesar Rp900 juta. Sementara itu pada tahun 2018 telah dibayarkan sebesar Rp1,4 miliar.

"Penyebab belum bisa dibayar, karena ada beberapa titik yang digunakan untuk jalan, masalahnya sudah masuk ke ranah hukum. Di beberapa titik itu, masyarakat mengklaim tanah mereka belum tuntas penyelesaiannya. Sehingga terjadi penghalangan kendaraan yang memasukkan alat dan bahan," sebut Fathol.

Ada pun soal keterlambatan pengerjaan, Project Manager pelaksanaan, Sulistyo menyampaikan, sulitnya memasukkan bahan ke lokasi proyek memang menjadi kendala utama. "Kami yakin bisa selesai sesuai waktu yang diberikan. Kami berharap persoalan internal warga terkait jalan masuk ini selesai segera," sebut Sulistyo. (*)


Post a Comment

0 Comments