Ticker

6/recent/ticker-posts

Kawal Pelaksanaan Pilkada 2020



dutametro.com, (PADANG) – Sinkronisasi berbagai elemen sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang muncul selama helat demokrasi itu bisa diminimalisir.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, saat rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, dengan tujuan Persiapan Pilkada Serentak di Sati Hall Pangeran Beach Hotel, Kamis (11/12). Acara ini bertujuan untuk menyamakan presepsi dalam rangka menciptakan stabilitas politik yang kondusif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  2020 di Sumatra Barat (Sumbar).

Nasrul Abit mengatakan, penyelenggaraan Rakor ini  merupakan  bentuk sinkronisasi antara pemerintah daerah, pihak penyelenggara, satuan keamanan, dan masyarakat agar dapat menjaga dan mengawal Pilkada 2020 Sumbar yang aman dan lancar, sehingga meminimalisir potensi permasalahan yang muncul selama pilkada berlangsung.

"Hasil evaluasi Pilkada secara nasional menunjukkan wujud ketidak puasan masyarakat terhadap hasil pemilihan, terbukti dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2015. Sehingga perlunya perhatian khusus terhadap partisipasi masyarakat karena Pilkada sangat menentukan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar Nasrul.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat telah melakukan berbagai tahapan persiapan, salah satu poin persiapan yang dilakukan adalah dalam hal penerimaan calon perseorangan. 

"Intinya pola tidak hanya terhadap adanya calon perseorang, termasuk pola verifikasi terhadap 316.051 dukungan administrasi dengan metode khusus dan secara aktual," ujar Ketua KPU Sumbar, Amnasmen.

Adapun perkembangan persiapan yang akan disiapkan dalam waktu dekat oleh KPU sumbar adalah menyiapkan kelembagaan di tingkat Ad hoc oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan adanya simulasi proses verifikasi, dan perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan target individu yang memiliki kapasitas dan independen pada 15 januari 2019.

Terkait calon wakil daerah yang merupakan mantan narapidana korupsi ia hanya  merespon bahwa hal tersebut merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya belum menerima salinan amal putusan. "Calon pidana koruptor bisa mencalonkan diri setelah 5 tahun masa hukuman," ucap Amnasmen.

Ia menyampaikan beberapa daerah yang belum menuntaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhubungan dengan dukungan kebutuhan anggaran khususnya masalah honor panitia Ad hoc agar segera menuntaskan. Pihaknya sendiri telah berkoodinasi dengan pemerintah Sumbar meminta bantuan terkait hal tersebut. (*)


Post a Comment

0 Comments