Ticker

6/recent/ticker-posts

Proyek Normalisasi Kali Hitam Sikalang Ditegur



dutametro.com (SAWAHLUNTO) -- Lambannya pengerjaan normalisasi Kali Hitam di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, oleh CV Gunung Jantan, berbuah teguran yang dilayangkan pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sawahlunto melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Kota Sawahlunto, Def Aprianto mengatakan, volume pekerjaan proyek normalisasi Kali Hitam dengan nomor kontrak 18/ISDA-DPUPR/SWL-2019 yang dilaksanakan oleh CV Gunung Jantan bernilai kontrak Rp452.322.000 belum mencapai 20 persen, di mana waktu pengerjaannya sudah memasuki minggu pertama November, sehingga harus diberi teguran.

"Teguran ini harus ditindaklanjuti dengan mempercepat pekerjaan, agar volume tercapai sesuai jadwal yang ditentukan. Jika tidak juga tercapai akan kita beri teguran kedua," katanya.

Terkait teguran tersebut, pihak kontraktor tidak membantah terjadinya keterlambatan dalam pekerjaannya. Pelaksana Lapangan CV Gunung Jantan, Rian Putra Bahri mengakui keterlambatan proyek terkendala tingginya curah hujan.

"Kondisi cuaca yang beberapa hari lalu hujan lebat, membuat adanya keterlambatan pengerjaan. Namun sudah dikerahkan alat berat untuk mempercepatnya," katanya.
Pihaknya, kata Rian, akan berupaya mempercepat pekerjaan memanfaatkan sisa waktu kontrak yang masih ada. "Saat ini tengah melakukan pemasangan batu beronjong. Alat berat juga tengah melakukan pembersihan di dasar sungai," katanya lagi.

Sementara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto yang turun ke lapangan meninjau sejumlah proyek, Selasa (5/11), menyoroti sejumlah proyek pembangunan fisik yang saat ini belum mencapai target volume pengerjaannya. Seluruh anggota Komisi III tersebut sepakat menekankan, agar kontraktor kontraktor nakal untuk di blacklist.

"Selain harus mencapai target volume kerja, yang harus menjadi perhatian semua pengerjaan itu adalah kualitas dari pekerjaan proyek itu sendiri. Jangan hanya karena waktu pekerjaan yang sudah mepet, lalu pengerjaannya diburu-buru, sehingga tidak lagi mengutamakan kualitasnya. Jika ada kontraktor yang seperti itu, harus di blacklist. Jangan perusahaannya saja, tapi orangnya jangan diperbolehkan lagi untuk mengambil proyek di kota ini," tutur anggota Komisi III yang juga ketua fraksi Golkar, PAN dan PDIP, Dasrial Ery. (*)

Post a Comment

0 Comments