Ticker

6/recent/ticker-posts

Ribuan Ikan Mati di Batang Maek



dutametro.com, (LIMA PULUH KOTA) - Hulu Batang Maek di Kabupaten Lima Puluh Kota tercemar. Akibatnya, ribuan ikan mati dan mengambang di sungai yang merupakan salah satu sumber air bagi Waduk PLTA Koto Panjang itu. Walhi Sumbar menduga, pencemaran disebabkan oleh limbah aktivitas tambang timah hitam oleh salah satu perusahaan yang bahkan tak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Fakta mengambangnya ribuan ikan di Batang Maek itu terpantau oleh dutametro.com saat berkunjung ke lokasi kejadian pada Kamis (24/10). Hulu Batang Maek sendiri terletak tepat di Nagari Tanjuang Pauah dan Nagari Tanjuang Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Selain fungsi Batang Maek sebagai sumber air bagi Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Waduk PLTA itu sendiri juga merupakan tempat mencari ikan bagi nelayan yang berdomisili di sekitar lokasi itu. Jika pencemaran sungai yang menyebabkan ribuan ikan mati itu tak cepat ditangani, dikhawatirkan dampak buruknya akan makin meluas.

Wali Nagari Tanjuang Pauah, Taufik JS mengungkapkan, ribuan ikan yang mati di Batang Maek itu telah ditemukan sejak Minggu (20/10) lalu. Bangkai-bangkai ikan dengan ukuran beragam mulai dari ikan kecil hingga terbesar berukuran lebih dari satu meter, juga menguarkan bau busuk menyengat tak tertahan.

"Jika tidak ditangani dengan cepat, tentu akan berdampak luas kepada nelayan dan masyarakat yang selama ini mengonsumsi ikan hasil tangkapan nelayan di Waduk PLTA Koto Panjang. Kami berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar segera turun ke lokasi untuk menyelidiki penyebab kematian ikan-ikan ini," kata Taufik JS.

Hal senada juga diharapkan oleh Ketua Kelompok Nelayan Kampuang Tarandam, Mushadi. Ia mengaku, masyarakat setempat merasa sangat khawatir dengan kejadian pencemaran Batang Maek yang menyebabkan kematian ribuan ikan tersebut. "Kami mendesak pemerintah dan aparat terkait mengusut persoalan ini," kata Mushadi.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, Uslaini, mengaku pihaknya sengaja datang ke lokasi untuk merespons laporan warga terkait kematian ribuan ikan di hulu Batang Maek. Walhi Sumbar lalu memperoleh beberapa temuan penting yang patut diungkap dan ditindaklanjuti oleh aparatur terkait.

"Walhi Sumbar menurunkan tim ke lapangan, melakukan pengecekan dan mengambil sampel air, lumpur, dan ikan yang mati di hulu Batang Maek. Sampel yang kami ambil akan kami teliti di laboratorium, guna memastikan penyebab kematian ikan-ikan itu," kata Uslaini.
Selain itu dari penelusuran di lapangan, sambung Uslaini, timnya menemukan fakta bahwa tidak jauh dari lokasi kematian ribuan ikan di Batang Maek itu, atau beberapa ratus meter ke arah hulu sungai, terdapat aktivitas pertambangan timah hitam milik salah satu perusahaan berbentuk PT.

"Kami menduga, limbah aktivitas tambang timah hitam PT xxx yang dibuang ke Batang Maek itu yang mengakibatkan kematian ribuan ikan itu. Di samping itu, kami menemukan fakta bahwa aktivitas tambang perusahaan itu berada di kawasan hutan lindung. Akan tetapi, setelah kami cek data di Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar tentang perusahaan yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), ternyata perusahaan ini tidak mengantongi IPPKH ini," kata Uslaini lagi

Uslaini kemudian mengingatkan, jika persoalan itu tidak ditangani dengan serius dan cepat oleh Pemprov Sumbar, maka akan menimbulkan kerusakan ekosistem di aliran Batang Maek dan Waduk PLTA Koto Panjang, serta mengancam mata pencaharian nelayan yang selama ini menggantungkan hidup di Batang Maek dan Waduk PLTA Koto Panjang.
"Walhi juga mendesak Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindak aktivitas pencemaran yang terjadi ini, dan mendesak Gubernur Sumbar menangguhkan aktivitas tambang perusahaan yang dimaksud, karena tidak mengantongi IPPKH," sebut Uslaini menutup.

Dishut : Kami Cek Dulu
Terkait penelurusan pencemaran yang diduga terkait dengan aktivitas pertambangan di kawasan hutan, Yozarwardi Usama Putra menyebutkan pihaknya perlu mengecek terlebih dulu perusahaan yang dimaksud, terutama terkait perizinan dan kawasan aktivitas tambang dilakukan.

"Pertama, kami perlu cek dulu siapa yang mengeluarkan izinnya. Apakah kabupaten atau provinsi. Lalu, apakah di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Kalau nyatanya di luar kawasan hutan, itu terkait Lingkungan Hidup. Jika di dalam kawasan, maka memang wajib punya izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri. Itu perlu kami cek dulu," kata Yozarwardi kepada Media Ini.

Selain itu, karena kasus ini diduga terkait dengan aktivitas pertambangan, Yozarwardi menilai perlu juga dipastikan apakah perusahaan tersebut telah memperoleh izin tambang atau belum. Jika sudah, maka perusahaan itu tentu mengurus izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sementara dinas terkait hanya bertugas membuat kajian teknis saja.

"Izinnya itu pasti dari menteri juga. Jika itu di kawasan hutan, dari Menteri LHK harus ada izinnya. Namun, yang jelas izin tambangnya harus ada jika itu pertambangan. Jika tidak ada izin apa pun, tentu akan ditindak. Termasuk jika ada izin tambang, sementara adanya di kawasan hutan dan tidak punya izin pinjam pakai kawasan hutan, maka juga dapat ditindak. Kami cek dulu," tutupnya. (dm)

Post a Comment

0 Comments