Ticker

6/recent/ticker-posts

Pemko Sawahlunto Raih Opini WTP 4 Kali Beruntun




Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta, menerima penghargaan Opini WTP keempat kali bertutur-turut dari Menteri Keuangan, diwakili Sekretaris Direktorat Jendral Perbendaharaan, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, Senin (21/10) di Padang.

dutametro.com, (SAWAHLUNTO) —Untuk keempat kali secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto meraih penghargaan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan pemerintah. Kali ini, WTP atas LKPD 2018 itu diterima oleh Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dari Menteri Keuangan RI, diwakili Sekretaris Direktorat Jendral Perbendaharaan, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, Senin (21/10).
Terkait raihan WTP ini, Wali Kota (Wako) Deri Asta mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari usaha dan komitmen bersama dalam pengelolaan APBD yang baik serta, dapat dipertanggungjawaban melalui laporan keuangan.

"Berkat usaha bersama, maka laporan keuangan daerah dapat disusun dengan prinsip transparansi, efisien, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah," kata Deri Asta.

Wako menyebutkan, penghargaan WTP murni empat tahun berturut-turut ini merupakan prestasi tersendiri bagi Kota Sawahlunto. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi dan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan ke depan. Wako Deri Asta juga berharap, agar pengelolaan keuangan dana desa juga semakin baik dan akuntabel, serta mengacu standar akuntansi pemerintah.

"Apresiasi kita sematkan kepada seluruh jajaran pemerintah kota, dan ke depannya harus meningkatkan kinerja dan secara konsisten menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup, dan lain sebagainya," ujarnya lagi.

Lebih jauh, Deri Asta menegaskan, komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) bisa terlihat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya APBD yang berbasis akrual, sehingga mampu menghasilkan anggaran yang baik dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R.M Wiwieng Handayaningsih menyebutkan, bahwa daerah penerima opini WTP nantinya berpeluang besar untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), akan tetapi harus lebih dulu memenuhi dua kriteria penerima DID yang ditentukan.

“Kriteria pertama adalah kriteria daerah, sebagai penentu kelayakan daerah penerima yang terdiri atas opini BPK atas LKPD, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD dan Penetapan Perda APBD tepat waktu. Terus yang  kedua, adalah kriteria kinerja, yaitu kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, terdiri dari Kesehatan Fiskal dan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Ekonomi, serta Kesejahteraan,” ujar Wiwieng.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam sambutannya mengungkapkan, opini WTP merupakan salah satu perwujudan dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Untuk memperoleh WTP, bukan semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga ditopang oleh efektivitas sistim pengendalian internal memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan," kata Irwan. (dm)