Ticker

6/recent/ticker-posts

Pemkab Solok Raih Opini WTP 2 Kali Berturut-turut

Sekda Kabupaten Solok, H. Aswirman SE, MM, bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi dan para kepala daerah lainnya, berfoto bersama usai penyerahan penghargaan Opini WTP di Padang, Senin (21/10).


dutametro.com, (AROSUKA) —Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok dalam penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai salah satu dari empat pilar pembangunan kembali membuahkan hasil. Untuk kali kedua secara beruntun, Pemkab Solok meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pemeriksaan Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri yang patut disyukuri oleh segenap warga Kabupaten Solok. Sebab, Opini WTP merupakan supremasi tertinggi atas tata kelola pemerintahan, yang menjadi salah satu ruh dalam Empat Pilar Pembangunan, yaitu terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sertifikat Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Solok, Aswirman, SE, MM, dalam kapasitasnya mewakili Bupati Solok H. Gusmal SE, MM, bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Senin ( 21/10) di Padang. Kabupaten Solok mendapat Opini WTP bersama Pemprov Sumbar dan 17 Kabupaten/Kota lainnya di Sumbar.

Keberhasilan meraih WTP tersebut, menjadi bukti bahwa Pemkab Solok sangat konsen dalam pembenahan tata kelola keuangan. Selain itu, juga sebuah legitimasi kongkrit bahwa pilar keempat yang diusung dalam tubuh Pemkab Solok tak sekadar slogan hampa.

Bagi Bupati Solok Gusmal sendiri, penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas pengelolaan keuangan sesuai dengan akuntabilitas keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut menjadi bukti atas kerja keras dan kerja cerdas seluruh aparatur pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran WTP diyakini akan memberikan keyakinan terhadap sistem kontrol atau sistem pengendalian internal pada sistem pengelolaan keuangan dalam institusi pemerintahan di daerah itu.

Sebaliknya, penghargaan ini juga disebut sebagai cambuk bagi kabupaten penghasil beras itu, untuk terus bekerja lebih keras di masa yang akan datang agar raihan serupa dapat dipertahankan. “Sebagai kepala daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap aparatur Pemkab Solok yang sudah bekerja keras selama ini. Mulai dari Sekda, Kepala SKPD, Camat, dan seluruh aparatur tanpa terkecuali,” ucap Gusmal.

Sama halnya dengan Gusmal, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu juga ikut "girang" atas prestasi yang diraih Pemkab Solok tersebut. Ia mengaku sangat mengapresiasi prestasi yang diraih itu. Menurut Jon Firman, predikat opini WTP itu ditunggu-tunggu masyarakat selama ini. "Dengan usaha keras pemerintah daerah, kita berhasil meraihnya. Tentunya kita bangga akan prestasi ini," sebutnya.

Sementara itu di kalangan pejabat Pemkab Solok sendiri, Opini WTP itu merupakan raihan yang tak ternilai. Dengan gembira, Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Edisar SH, MH, menyebut bahwa opini WTP akan menjadi motivasi besar bagi aparatur untuk lebih meningkatkan kinerja.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar, Yusnadewi, SE, M.Si, Ak yang menyerahkan penghargaan tersebut kepada Sekda Kabupaten Solok, Aswirman, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah yang telah mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas laporan keuangan yang baik dan bersih.
"Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah, efektivitas pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan," ucapnya.

Yusnadewi  juga mengatakan, raihan opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan. Selain itu, ia juga mengungkapkan soal kewajiban pejabat menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, di mana pejabat memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dimaksud.

"Ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas. Kabupaten Solok jelas telah berhasil melakukan itu," ujarnya. (adv)