Ticker

6/recent/ticker-posts

Oknum Bapenda Kota Padang Ditetapkan Tersangka

Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan didampinggi Kasat Reskrim AKP Edriyan Wiguna dan Kasubag Humas mengelar jumpa pers terkait OTT oleh Tim Saber Pungli Polresta Padang.


dutametro.com, (PADANG) -- Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, penyidik Polresta Padang menetapkan oknum Aparatur Sipil  Negeri (ASN) salah satu staf di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemko Padang berinisial JN (45) bersama IZ (63) tersangka kasus dugaan menerima suap pengurusan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Padang," ujar Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan dalam keterangan pers, Sabtu (19/10).

Dikatakan Yulmar, operasi tangkap tangan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang sulitnya mengurus BPHTB di Bapenda Padang.

"Berdasarkan laporan tersebutlah kemudian dilakukan pengintaian dan penyelidikan. Selama lebih kurang satu bulan dan diketahui pemberian uang oleh tersangka IZ kepada JN merupakan ucapan terima kasih karena telah mempercepat pengurusan BPHTB milik IZ," ucap Yulmar.

Dari OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli Kota Padang berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp33.590.000, dokumen pengurusan BPHTB, mobil Fortuner milik tersangka dan lainnya.

"Kini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan hukum. Perbuatan mereka dijerat dengan pasal 12 huruf a dan b, pasal 5 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor)," katanya.

Terkait adanya tersangka lain dalam kasus suap di Bapenda Padang, pihak kepolisian juga terus mendalami kasus pungli tersebut, termasuk mengembangkan apakah ada kemungkinan pelaku lain yang terlibat.

"Kemungkinan itu bisa saja ada, mohon beri waktu untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus ini pungkas," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, tim Saber Pungli Kota Padang melakukan OTT terhadap JN yang merupakan ASN di Bapenda Padang bersama IZ yang merupakan pemberi uang suap pengurusan BPHTB pada Jumat (18/10) di depan Kantor Bapenda kawasan Jalan M Yamin Padang, sekitar pukul 12.00 WIB.
Sementara itu Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan OTT oleh Tim Saber Pungli terhadap salah seorang ASN Pemko Padang yang berdinas di Bapenda harus dijadikan pelajaran dan peringatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang.
"OTT ini harus menjadi bahan evaluasi kita semua. Dan bagi ASN harus lebih berhati-hati lagi dalam bekerja dengan mentaati seluruh aturan yang ada", ungkap Mahyeldi saat menggelar jumpa pers, di kediaman resminya di Jalan A, Yani, Minggu (20/10).
Ia mengatakan, Pemko Padang sangat konsisten dan serius dalam pemberantasan tindakan korupsi dan pungutan liar. Hal itu telah dibuktikan dengan pembentukan Satgas Pungli di Kota Padang.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam mengatasi tindakan korupsi, Kota Padang juga telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Serta, merekemondasikan tiga OPD untuk mengikuti desk evaluasi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Koruspi (WBK) dari Kemenpan-RB.
"Dan juga saat ini, kita sedang menyiapkan sistem pembayaran secara online bagi semua jenis pelayanan untuk menutup celah terjadinya korupsi. Ini bentuk komitmen menghadirkan wilayah bebas korupsi di Kota Padang", ulasnya lagi.
Terkait dengan OTT tersebut, Mahyeldi mengatakan, dirinya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan dari pihak kepolisian. "Kita Pemko Padang menghormati proses hukum yang terjadi, dan jika sudah terbukti melanggar maka kita lihat aturan yang berlaku untuk memberikan sanksi," tutur Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan, dalam mengurus administrasi atau apapun yang berkaitan dengan hal bayar membayar dengan aparatur Pemko Padang harus ada bukti kwitansi."Jika aparatur tidak memberikan kwitansi, berarti ada indikasi pungli atau tindakan penyimpangan lainnya", tutup Mahyeldi.(dm)