Ticker

6/recent/ticker-posts

KPU Wajibkan 316.051 Dukungan untuk Cagub Independen



dutametro.com, (TANAH DATAR) -- Bagi tokoh yang berminat maju sebagai calon perseorangan atau independen pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada) Sumbar 2020 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menetapkan sebanyak 316.051 lembar surat dukungan (Surduk) sebagai syarat utama.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, saat rapat pleno penetapan jumlah surat dukungan calon perseorangan di Tanah Datar, Sabtu (26/10). “Untuk maju sebagai calon (independen), harus ada 316.051 surduk yang dikumpulkan. Sementara untuk sebarannya, minimal harus di sepuluh kabupaten/kota di Sumbar,” kata Amnasmen.

Ia mengatakan, agenda pengumuman daftar calon perseorangan serta penyerahan surat dukungan akan berlangsung pada 9 Desember 2019 hingga 3 Maret 2020 mendatang. “Surat dukungan yang diserahkan harus ditandatangani oleh pemberi dukungan, disertai foto kopi KTP, dan ditempelkan pada surat dukungan yang diberikan itu,” katanya lagi.

Lebih lanjut Amnasmen menyampaikan, surat dukungan yang telah diserahkan oleh bakal calon perseorangan kepada KPU, nantinya akan diverifikasi ke lapangan oleh tim KPU. “Verifikasi dilakukan secara sensus oleh petugas KPU, dengan mendatangi orang yang memberikan dukungan tersebut,” kata Amnasmen lagi.

NHPD
KPU Sumbar sendiri optimis Pilkada serentak 2020 mendatang akan terlaksana dengan baik, walau pun masih ada empat daerah yang belum bersepakat mengenai anggaran dengan pemerintah daerah masing-masing.
“Saya yakin Pilkada berjalan dengan lancar, walau empat daerah belum NPHD yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, serta Provinsi Sumbar. Kami percaya semua tahapan akan berjalan sebagaimana mestinya, seperti evaluasi dan menyongsong pilkada serentak saat ini,” kata Amnasmen lagi.

Ia juga menyampaikan, evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 adalah bagian untuk melihat kelemahan dan kekurangan, serta perbaikan untuk pesta demokrasi selanjutnya. Evaluasi secara menyeluruh akan menghasilkan masukan-masukan yang baik dari semua stakeholder penyelenggara pemilu.
“Pelaksanaan pemilu sering bermasalah pada hal-hal teknis dan berujung pada pengaduan ke DKPP. Ini tentu harus dibenahi agar pelaksanaan pilkada serentak tidak terjadi hal-hal yang serupa,” ucap Amnasmen.

Sementara itu, Kabag Teknis dan SDM KPU Sumbar Wandrizen, yang merupakan ketua panitia penyelenggara evaluasi mengatakan, selain dihadiri Ketua KPU Sumbar, kegiatan evaluasi juga diikuti anggota KPU Sumbar Nova Indra, Gebril Daulai, Izwaryani, dan Yanuk Sri Mulyani, serta anggota dan sekretaris KPU dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar dan peserta dari eksternal KPU dan media. “Kami harap ada masukan dan perbaikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang,” kata Wandrizen. (*)

Post a Comment

0 Comments