Ticker

6/recent/ticker-posts

Kota Pariaman Raih Opini WTP ke-4 Secara Beruntun



dutametro.com, (PARIAMAN)  – Pemerintahan Kota (Pemko) Pariaman kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Bahkan, WTP tahun ini merupakan WTP keempat kali secara berturut-turut yang berhasil diraih Kota Pariaman.

Penyerahan Penghargaan dari Pemerintah RI ini diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R.M Wiwieng Handayaningsih, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan diterima langsung oleh Wali Kota Pariaman, Genius Umar, di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin (21/10).

Atas raihan Opini WTP itu, Genius Umar mengatakan hal itu membuktikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BPK RI dan Kementerian Keuangan RI.

“Alhamdulillah, sejak Tahun 2015, Pemerintah Kota Pariaman selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, untuk LKPD 2018. Ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut. Kita patut bersyukur," kata Genius.

Wali Kota juga menyampaikan, Opini WTP yang diperoleh itu menunjukkan bahwa Pemko Pariaman telah menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan BPK RI. Selain itu, penghargaan ini juga membuktikan keberhasilan Pemko Pariaman dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Dengan transparansi itu, apa saja yang kita gunakan dengan menggunakan uang negara, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kita berharap, dapat terus meraih Opini WTP di tahun-tahun berikutnya,” sebutnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R.M Wiwieng Handayaningsih mengatakan, penghargaan Opini WTP yang diberikan tersebut hendaknya jangan berakhir hanya sebagai pajangan, akan tetapi harus mempunyai daya ungkit untuk peningkatan dalam pembangunan di daerah.

“Dengan laporan keuangan yang baik, hendaknya kepala daerah dapat mengambil kebijakan yang cepat, tepat, dan tuntas, sehingga penggunaan keuangan negara benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat serta menyukseskan program pemerintah daerah itu sendiri,” katanya.

Para penerima Opini WTP, sambung Wiwieng, nantinya akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), akan tetapi harus lebih dulu memenuhi dua kriteria dalam penerima DID tersebut. Kriteria pertama, adalah kriteria daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima yang terdiri atas opini BPK atas LKPD, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD, serta Penetapan Perda APBD yang tepat waktu.

“Sementara itu kriteria kedua adalah kriteria kinerja, yaitu kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, terdiri dari Kesehatan Fiskal dan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Ekonomi dan Kesejahteraan,” sebutnya lagi.

Saat ini, kata Wiwieng, perkembangan zaman sangat pesat, dengan dimulainya Revolusi Industri 4.0, kiranya perangkat OPD di lintas keuangan daerah dapat menyesuaikan diri. Serta ke depan, semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dapat disimpan dalam Big Data Pemda, sehingga dapat dibaca dan dilihat pada tahun-tahun berikutnya, dan menjadi acuan dalam penyusunan LKPD selanjutnya.

Acara penyerahan opini WTP tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumbar, Ade Rohman; Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumbar, Darwisman, dan dibuka oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, serta dihadiri oleh 18 Bupati dan Wali Kota yang berasal di Sumbar. (dm)