Ticker

6/recent/ticker-posts

Komisi I DPRD Sumbar Minta Penggunaan Anggaran Efektif

Gedung DPRD Sumatera Barat


dutametro.com, (PADANG) - Tidak lama lagi, 14 daerah di Sumbar, yakni 13 kabupaten/kota dan satu untuk tingkat provinsi akan digelar helat Pilkada Serentak 2020. Jelang pelaksanaan pilkada serentak, Komisi I DPRD Sumbar mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan anggaran seefektif mungkin.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, H M Nurnas, ST, mengatakan, semua kebijakan untuk keperluan pilkada, baik terkait anggaran untuk KPU, bawaslu dan untuk pihak kepolisian, komisi I secara prinsip sangat setuju sekali. Untuk besaran yang akan dianggarkan, jelas dia, perlu adanya verifikasi dan kewenangan ini ada di eksekutif.

"Silahkan KPU beserta instansi terkait membicarakannya, ini juga merupakan perintah permendagri. Namun, komisi I mengingatkan KPU dan pemda agar memanfaatkan anggaran dengan seefektif mungkin, selagi bisa dilakukan penghematan mesti dilakukan penghematan," jelas Nurnas belum lama ini di Padang.

Ia menambahkan, pemanfaatan anggaran dengan seefektif mungkin harus dijalankan karena komisi I melihat, selain pilkada dalam waktu dekat masih ada iven lain, termasuk yang berskala nasional akan dilaksanakan di Sumbar. Ini tentu akan memakan anggaran cukup besar. Iven-iven itu, di antaranya MTQ, Pentas Nasional (Penas), Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Terkait pelaksanaan pilkada tadi, Nurnas mengingatkan OPD agar berhati-hati, jangan sampai terjadi permasalahan hukum dikemudian hari disebabkan penggunaan anggaran keluar dari koridor. "Untuk pilkada, jangan sampai bermasalah pula. Dalam pilkada tidak ada yang namanya sunat, yang ada itu hanya yang wajib-wajib saja. Tidak cukup uang, harus dicari jalan keluarnya, tapi tidak harus dipaksakan besar," katanya.

Sehubungan dengan sejumlah iven nasional yang akan diselenggarakan di Sumbar, salah satunya MTQ. Ia mengimbau pemerintah daerah meminta kejelasan pada pusat seperti apa bantuan anggaran yang diberikan pada Sumbar sebagai daerah penyelenggara. Menurut dia, harus jadi pertimbangan apakah dana yang ada di APBD 2020 nantinya mencukupi untuk kegiatan tersebut.

"Dengan akan digelarnya MTQ, Sumbar ditunjuk sebagai tuan rumah. Apa yang dibantu melalui APBN oleh pemerintah pusat, itu harus diperjelas," ujarnya. Ia kembali menegaskan, Sumbar mesti dapat kejelasan dari pemerintah pusat agar tidak sampai tekor, apalagi sampai gagal melaksanakan iven-iven yang akan digelar itu.

Nurnas mengungkapkan, selain sejumlah iven nasional dan masalah pilkada, sekarang ini internal komisi I lagi hangat membicarakan soal isu kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut dia, gubernur bersama Biro Kepegawaian Daerah (BKD) dan instansi terkait lainnya mesti mempersiapkan peta kompetensi ASN, sehingga bila dibutuhkan penyegaran, ASN yang ada memang orang-orang yang sudah siap. (adv)