Ticker

6/recent/ticker-posts

Kabinet Kerja II Diumumkan Hari Ini


Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi orang pertama yang tiba di Istana Kepresidenan, pada Selasa, (22/10). Sri Mulyani diyakini kembali mengisi pos kementerian pada Kabinet Kerja II. IST/MI/SUSANTO


dutametro.com, (JAKARTA) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan memperkenalkan terlebih dulu jajaran menteri Kabinet Kerja II sebelum melantiknya pada Rabu (23/10). Prosesi pengenalan dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB, sementara pelantikannya digelar dua jam setelahnya di Istana Negara.

Setelah memanggil sejumlah tokoh profesional pada Senin (21/10) ke Istana, seperti Machfud MD, Nadiem Makarim, hingga mantan rivalnya dalam Pilpres lalu Prabowo Subianto, Jokowi kembali memanggil belasan tokoh pada Selasa (22/10), yang sebagian besar merupakan menterinya pada Kabinet Kerja II.

Sejumlah “orang lama” yang dipanggil pada hari kedua ini antara lain, Tjahjo Kumolo, Luhut Binsar Pandjaitan, Siti Nurbaya Bakar, Airlangga Hartarto, Pratikno, Tito Karnavian, Sri Mulyani Indrawati, Agus Gumiwang Kartasasmita, Sofyan Djalil, Yasonna H Laoly, Budi Karya Sumadi, Moeldoko, dan Bambang Brodjonegoro.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menyebutkan, dijadwalkan besok (hari ini), adalah sesi perkenalan para menteri pada pukul 08.00 WIB. “Pelantikannya jam 10.00 WIB," kata Heru lewat pesan singkat, Selasa (22/10), sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Heru menyatakan, pihaknya akan mendata para calon menteri yang datang dan dipanggil oleh Jokowi. Selain itu, kata Heru, pihaknya juga akan menjelaskan agenda pelantikan kepada masing-masing calon menteri. "Kami hanya mendata calon menterinya hal biodata dan memberi penjelasan terkait prosesi pelantikan menteri kepada masing-masing menteri," ujarnya.

Heru menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan 34 kemeja putih baru untuk para menteri pilihan Jokowi. Kemeja tersebut akan digunakan para menteri ketika diperkenalkan Jokowi kepada publik esok.

ICW : Presiden “Tersandera”
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menilai Joko Widodo tidak menggunakan hak prerogratifnya sebagai Presiden secara penuh dalam membentuk kabinet. Hal itu diutarakan Adnan untuk merespons undangan sejumlah nama yang notabene merupakan lawan politik Jokowi untuk datang ke Istana Negara.
Nama-nama yang hadir di Istana Negara dalam dua hari ini disebut sebagai calon yang akan menduduki kursi menteri. Sebagian dari nama-nama yang dipanggil mengaku telah mendapat tawaran sebagai menteri.

"Tapi kalau saya lihat dari proses hari ini dan kemarin, jelas bahwa dia juga tidak menggunakan hak itu (prerogratif) sepenuhnya karena dia juga harus menghitung soal kepentingan A, kepentingan B, dan kepentingan koalisi. Bahkan yang lebih parah lagi mengajak rivalnya dalam Pilpres 2019," ujar Adnan Topan dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II, di Jakarta, Selasa (22/10).

Adnan ikut menyoroti isi pidato Jokowi saat masa pelantikan sebagai Presiden beberapa waktu lalu. Menurut Adnan, Jokowi tidak memiliki perspektif terhadap isu-isu mendasar seperti hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan agenda pemberantasan korupsi.
"Ada yang bisa menghitung kemarin, dari pidato kemarin ada enggak kata HAM, demokrasi, hukum, dan korupsi. Tidak ada. Ada HAM itu 'HAMbatan', tapi di luar itu tidak masuk dan isu globalnya juga tidak disentuh," tuturnya.

Dia justru mengatakan, narasi dalam pidato Jokowi mirip dengan narasi-narasi yang muncul pada era Orde Baru. Kata dia, era Orde Baru kerap bicara soal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan.

Hanya saja, tutur Adnan, Soeharto saat itu berhasil mengendalikan pihak lain sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatnya efektif. Ekonomi pun tumbuh. Meskipun, lanjut dia, yang terjadi justru pemusatan bukan pemerataan.

"Nah dalam kasus hari ini, Jokowi yang dikendalikan oleh kanan-kirinya sehingga ini yang akan membuat prediksi ke depan kebijakan-kebijakan yang ia anggap prioritas ini juga tidak akan berjalan efektif," kata Adnan.

Sementara itu, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, pemilihan menteri harus berdasarkan kebutuhan dan tantangan ke depan.

Syamsuddin menilai, ancaman ke depan makin serius terhadap kebhinekaan. Oleh karena itu, dia meminta Jokowi untuk menyadari hal tersebut. Selain itu, ia mengingatkan Jokowi bahwa rakyat memiliki hak untuk menuntut komposisi menteri.
"Moralitas publik itu kepentingan publik untuk memperoleh menteri yang laik. Bukan hanya profesional, tapi juga secara moralitas, integritas, rekam jejak, dan seterusnya. Itu hak publik. Pak Jokowi dibatasi dengan itu. Presiden itu mendapat mandat, ya, tidak bebas lah," ucap Syamsuddin.

Kapolri Tito Dicopot
Sementara itu, DPR RI secara resmi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Jendral Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hal itu disepakati dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR masa sidang 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (22/10). "Yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan jabatan lain," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang disambut persetujuan oleh anggota dewan yang hadir.

DPR sebelumnya telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait permintaan persetujuan untuk pemberhentian Tito sebagai Kapolri. "DPR telah menerima surat presiden nomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Hal permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri," kata Puan.
Diketahui, beredar kabar Tito akan menjabat sebagai menteri atau kepala lembaga setingkat kementerian di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini. Tito sendiri hadir ke Istana Negara pada Senin (21/10). Ia hadir tatkala Jokowi sedang memanggil para kandidat menterinya ke Istana.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, bahwa Tito kemungkinan besar mendapat jabatan baru dari Presiden Jokowi. "Kemungkinan ada semacam jabatan baru," kata Iqbal, Senin (21/10).

Iqbal juga menjelaskan, pertemuan Tito dengan Jokowi berlangsung selama satu jam. Kata dia, Tito telah meninggalkan Istana Negara sejak pukul 14.00 WIB. Setelah pertemuan tersebut Tito lantas bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Habis itu ke posko ke Jakarta Barat ketemu Panglima TNI," jelasnya. (dm)