Ticker

6/recent/ticker-posts

PEMBAHASAN RABPD DISEGERAKAN



dutametro.com, (PADANG) — DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar masih terus mendalami pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020. Pembahasan atas Rancangan APBD (RAPBD) itu sendiri ditarget berlangsung pekan depan.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, pendalaman KUA-PPAS APBD tahun 2020 memang direncanakan dapat selesai pada pekan ini. Sedangkan untuk komposisi dan peruntukkannya, akan mengacu pada hal-hal prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Itu nanti beriringan dan menyusuaikan dengan kondisi tahun depan yang merupakan tahun terakhir masa jabatan Gubenur Irwan Prayitno (IP) dan Wakil Gubernur (Wagub) Nasrul Abit (NA), sehingga program-program kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD ikut didorong untuk tuntas. DPRD menginginkan, apa saja yang direncanakan dalam RPJMD itu tercapai maksimal," kata Politisi Partai Gerindra itu, Selasa (22/10).

Supardi juga menuturkan, pengganggaran kegiatan di APBD 2020 akan benar-benar diseleksi dan mengacu pada skala prioritas dalam RPJMD, mengingat tahun depan kebutuhan anggaran daerah terbilang tinggi. Selain untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, APBD juga akan tersedot untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah iven nasional yang akan berlangsung di Sumbar, salah satunya MTQ 2020 di mana Sumbar bertindak sebagai tuan rumah.

Di lain sisi, sambungnya, persoalan pendapatan daerah di APBD 2020 juga mendapat perhatian dari pihaknya. Menurut Supardi, DPRD mendorong pendapatan daerah tahun depan bisa digenjot lebih tinggi, baik itu dari pajak kendaraan, BUMD, dan dari sumber-sumber yang lainnya.

"Kita juga mendorong pendapatan bisa dinaikkan untuk menutupi kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi yang ada saat ini, DAU kita berkurang, sementara kebutuhan kita meningkat," tukasnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menuturkan, pengesahan Ranperda APBD 2020 selambat-lambatnya harus dilakukan pada 30 November mendatang. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Ia mengatakan, kinerja dalam pembahasan mesti optimal mengingat KUA-PPAS telah disepakati oleh Pemprov dan DPRD Sumbar periode sebelumnya.

Ia juga menyebutkan, pembahasan APBD penting segera dilakukan demi kelancaran program pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumbar. Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, akan dilaksanakan beberapa agenda besar di antaranya Pilkada dan MTQ tingkat Nasional.

“Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, kita butuh biaya sekitar Rp360 miliar, dan itu telah ditampung dalam komposisi APBD 2020,” ucap Nasrul. (dm)