Ticker

6/recent/ticker-posts

DPR Sahkan Idham Azis Jadi Kapolri



dutametro.com (JAKARTA) -- DPR resmi menetapkan Komisaris Jenderal (Komjen) Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI, menggantikan Jenderal Purn Tito Karnavian yang diplot Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Idham tinggal menunggu pelantikan oleh Jokowi sebagai Kapolri.

Penetapan Idham dilakukan DPR lewat Rapat Paripurna, Kamis (31/10). "Apakah laporan komisi III terhadap uji kepatutan dan kelayakan terhadap Kapolri itu dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat kepada majelis rapat, yang kemudian dijawab dengan "setuju" secara serempak oleh peserta rapat

Puan pun kemudian mempersilakan Idham Azis maju ke depan ruang rapat paripurna untuk berfoto bersama segenap pimpinan DPR RI. Sebelum ditetapkan, DPR melalui Komisi III telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham Azis pada Rabu (30/10) kemarin. Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery, menyampaikan hasil pengujian tersebut dalam rapat paripurna.

Idham, dalam uji kelayakan dan kepatutan, membeberkan tujuh program prioritas untuk memajukan Polri ke depan. Program tersebut merupakan penguatan Polri promoter (profesional, modern, dan terpercaya). "Menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas," kata Idham, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.
Tujuh program tersebut, sambungnya, yang pertama adalah mewujudkan SDM yang unggul. Kedua, pemantapan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibnas). Ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media. Kelima, penguatan sinergi polisi. Keenam, penataan kelembagaan, dan ketujuh penguatan pengawasan.

Radikalisme Tak Terkait Simbol
Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Komjen Idham Azis menyatakan bahwa proses penegakan hukum terkait penyebaran radikalisme atau terorisme dilakukan kepada oknum, bukan terhadap simbol agama tertentu. "Kalau pun penegakan hukum kepada oknum bukan terhadap simbol agama," kata Idham.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya itu, radikalisme tidak bisa diidentikkan terhadap agama Islam maupun agama lain. "Tidak bisa dibilang dengan radikalisme itu, lalu kita membawa atribut atau simbol agama dan itu harus kita kampanyekan pada seluruh anggota dan masyarakat bahwa itu oknum," kata jenderal polisi bintang tiga itu.

Pernyataan itu ia utarakan untuk menanggapi permintaan pandangan dari anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, terkait radikalisme yang sering dihubung-hubungkan dengan Islam. "Ini penting supaya jangan berkesan begitu Allahuakbar teroris, terus pegang Alquran dibilang teroris, mengaji dbilang radikalisme," ucap Aboebakar.

Pengamanan Demo
Selain terkait radikalisme, Idham Azis  tak mengajukan visi dan misi dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Ia hanya menyodorkan tujuh program prioritas, salah satunya adalah penanganan unjuk rasa yang lebih humanis. Misalnya, tak menggunakan peluru tajam.

"Berdasarkan arahan kebijakan pemerintah, memperhatikan kebijakan Presiden RI, saya tak ada visi misi yang saya ajukan (saat menjabat sebagai Kapolri)," kata Idham.
Sebelumnya, Jokowi sempat mengingatkan bahwa para menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri dalam menjalankan tugasnya. Semuanya, kata dia, harus bekerja dengan mengacu kepada visi misi milik presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, Idham mengatakan hanya mempersiapkan tujuh program prioritas yang akan dijalankan saat menjabat sebagai Kapolri. Terlebih lagi, kata dia, masa jabatannya sebagai Kapolri nanti cukup singkat, hanya 14 bulan sebelum memasuki masa pensiun yang akan jatuh pada Februari 2021 nanti.

"Maka jika diberikan kepercayaan amanah sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang Promoter (profesional, modern, terpercaya) menuju Indonesia maju," kata Idham lagi.

Ia lantas merinci beberapa upaya yang akan dilakukan adalah peningkatan deteksi dini intelijen, penanggulangan radikalisme, penanganan konflik sosial, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ia berkomitmen untuk menangani aksi unjuk rasa berdasarkan metode yang humanis. "Dalam unjuk rasa, tak boleh menggunakan peluru, baik peluru karet atau tajam," kata dia.

Sebelumnya, kasus penembakan yang menewaskan sejumlah orang di berbagai demonstrasi besar mengemuka. Misalnya, demo mahasiswa di Kendari, demo 21-23 Mei. Polri mengklaim tak membekali anggotanya dengan senjata api dengan peluru tajam dalam mengamankan demo. Namun dalam kasus kematian dua mahasiswa Kendari, enam polisi dijatuhi sanksi disiplin karena membawa senjata api. (vand)

Post a Comment

0 Comments