Ticker

6/recent/ticker-posts

Bumnag Sebagai Solusi Penyaluran Gas 3 Kg



Kepala Dinas PMD Sumbar, Syafrizal Ucok (dua dari kiri), memimpin rakor LPG dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar, yang berlangsung di Aula Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Senin (21/10). 

dutametro.com, (PADANG) — Merespons maraknya keluhan masyarakat atas kasus kelangkaan dan meroketnya harga jual gas elpiji 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar berharap agar upaya penyaluran tepat sasaran dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari atau Desa (BumNag/BumDes). Selain itu, agar Bumnag dapat menjadi pangkalan, agar langsung berhubungan dengan Pertamina.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PMB Sumbar, Drs. H. Syafrizal. MM, di sela Rapat Koordinasi (rakor) pemaksimalan LPG dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat, yang berlangsung di Aula Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Senin (21/10).

“Saya menilai Bumnag dapat menjadi alternatif agar penyaluran elpiji 3 kilogram ini dapat merata dan tepat sasaran,” kata Syafrizal, didampingi Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Sumbar, Desrianto Boy. SPd. MSi.

Selain itu, Syafrizal Ucok (sapaan akrabnya), berharap untuk menjadi pangkalan penyalur elpiji 3 kg, Bumnag tidak perlu mengurus rekomendasi dari agen atau pihak tertentu lainnya. “Urusannya langsung ke Pertamina. Jangan melalui agen, karena disinyalir ada oknum yang punya kekuatan dalam lingkarannya agar rekomendasi tidak dipenuhi. Pertamina juga jangan pilih kasih dan menyalurkan gas bersubsidi ini berdasarkan rekomendasi pihak tertentu,” sebutnya lagi.

Dalam rakor tersebut, Dinas PMD berupaya menampung keterangan dari berbagai pihak peserta rakor, terkait kejadian kelangkaan “gas melon” tersebut, solusi-solusi yang pernah ditempuh oleh pemerintah di kabupaten/kota dalam mengatasi kelangkaan, serta berbagi pengalaman dalam masalah yang timbul dalam pendustribusian ke tengah-tengah masyarakat.

Peserta rakor terdiri dari perwakilan Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Satpol PP, Pertamina, serta Hiswana Migas. Para peserta rakor memberikan saran dan masukan berdasarkan kapasitas masing-masing agar penyaluran gas 3 kg lebih merata dan tepat sasaran.
Contohnya, seperti dari pihak kejaksaan yang menekankan perlunya landasan hukum yang jelas sebagai alat dalam pengawasan, sehingga saat terjadi penyelewengan, pihaknya dapat melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan menimbulkan efek jera.
Sementara itu perwakilan dari Polda Sumbar, Iptu Roy Sinurat, menilai perbedaan kuota per daerah selama ini yang hanya ditentukan oleh warna label pada segel, agar langsung dibedakan dengan warna tabungnya serta selalu memperbaharui data valid untuk memudahkan pencegahan ketidaktepatan dalam penyaluran. Selain itu, kepolisian juga menilai perlunya membentuk tim bersama dalam rangka pencegahan dan penindakan atas penyaluran tak tepat sasaran.

Ada pun pihak Pertamina, turut meminta pengawasan dengan sistem biometrik. Sementara itu untuk penambahan kuota, diharapkan agar langsung mengirimkan surat kepada Pertamina dengan alasan dan data pendukung yang valid.

Setelah menampung masukan dan penjelasan dari berbagai pihak tersebut, Syafrizal Ucok juga menekankan agar aparat penegak hukum dapat menindak tegas setiap pelaku yang melakukan penyelewengan dalam penyaluran Gas Elpiji 3 Kg, yang dinilai hanya mengeruk keuntungan tanpa mengedepankan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
“Padahal pemerintah memperuntukan Gas Elpiji 3 Kg untuk membantu mereka yang berpenghasilan rendah itu. Sasarannya ke sana,” kata mantan Penjabat Bupati Dharmasraya itu lagi.

Dari paparan para pihak, sebutnya lagi, disimpulkan bahwa rata-rata masalah yang terjadi dalam penyaluran gas 3 kg ini adalah masalah klasik yaitu, ulah spekulan, lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, kurangnya komitmen pengecer, kurangnya kuota untuk masyarakat di daerah, kelangkaan gas 5 kg dan 12 kg, dan kurangnya kesadaran masyarakat berekonomi cukup untuk membeli gas non-subsidi.
Selain itu, dari rakor itu disimpulkan, bahwa untuk pengawasan Pertamina diminta untuk memberikan data riil jumlah agen, pangkalan, dan pengecer. Selain itu juga diperlukan pembedaan kuota per daerah berdasarkan warna tabung, perlunya pengawasan berkelanjutan dengan turun langsung ke lapangan, serta menggelar rapat rutin satu kali dalam tiga bulan.

Selain itu, dinilai perlu memberikan kepercayaan kepada Bumnag/Bumdes sebagai pangkalan demi menghindari tindakan spekulan atau penimbunan gas 3 kg, perlu mengevaluasi pangkalan, agen, serta data masyarakat yang perlu disubsidi, memanfaatkan sistem biometris dalam pengawasan penyaluran, dan beberapa kesimpulan lainnya. (dm)